oleh

RAKER DENGAN KOMISI I DPRD

BPSDM Sumbar Keluhkan Anggaran yang Masih Minim

PADANG (Metrans)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatra Barat, mengeluhkan anggaran yang masih minim, sehingga pelatihan diklat untuk kabupaten/kota tidak semuanya bisa mengikuti. Padahal beban kerja yang semakin berat dengan intensitas kegiatan yang semakin padat tentu akan mempengaruhi kapasitas kinerja pegawai.

Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat Rosman Effendi dalam rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan, begitu banyak tugas dan agenda diklat yang akan dijalankan 2017, terutama berkaitan dengan diklat kepemimpinan (diklatpim) untuk pejabat eselon II, III dan IV serta diklat lainnya.


"Sekitar 800-an jabatan eselon di Pemprov Sumatera Barat dan 9.502 jabatan eselon di pemerintah kabupaten dan kota yang harus mengikuti diklatpim," kata Rosman, Rabu (1/2)

Saat ini ada pejabat eselon IV di kabupaten dan kota sebanyak 6.905 orang, eselon III 2.155 orang dan pejabat eselon II 442 orang. Sedangkan di provinsi ada sebanyak 623 pejabat eselon IV, 246 pejabat eselon III dan 46 pejabat eselon II.

Dia menegaskan, semua kewenangan diklat berada di BPSDM Provinsi. Untuk saat ini saja, dari 600-an pejabat eselon IV Pemprov saja, masih ada sekitar 200 pejabat yang belum mengikuti diklatpim.

"Belum lagi kegiatan diklat untuk pelayanan publik, diklat bendahara keuangan, diklat teknis, diklat anggaran berbasis akrual, diklat LAKIP ditambah lagi diklat guru-guru terutama guru SMA/ SMK yang sudah beralih kewenangan ke provinsi tentunya anggarannya dari provinsi," paparnya.

Dia mengakui, dengan padatnya kegiatan tersebut, masalah anggaran merupakan kendala utama. Untuk tahun ini saja, dana tersedia hanya sekitar Rp8 miliar. Meskipun demikian, BPSDM berupaya semaksimal mungkin untuk tetap memprioritaskan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi keterbatasan anggaran.

"Tentunya kondisi ini kami harapkan mendapat solusi dari DPRD terutama Badan Anggaran, dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai di Sumatera Barat," ungkapnya.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I, Achiar dia mengakui keterbatasan anggaran untuk BPSD tentu menjadi kendala secara umum seiring beralihnya kewenangan beberapa sub urusan ke Pemprov dari Pemkab/ Pemko. kendala anggaran ini juga akan mempengaruhi seluruh kegiatan dan kinerja pegawai. Namun demikian, komisi I DPRD sumatera Barat akan berupaya memberikan anggaran sesuai kebutuhan BPSDM, sehingga semua kegiatan dapat tercover.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat, Sabrana mengingatkan BPSDM untuk memperhatikan penempatan pegawai yang sudah mengikuti diklat. Penempatan harus sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki dan jika ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai harus menyampaikan rekomendasi.

"Dalam hal ini, koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tentunya harus terjalin baik sehingga penempatan pegawai bisa dilakukan sesuai dengan bidang yang dikuasai," jelasnya.

Anggota komisi lainnya, Rahayu Purwanti menyarankan, ke depan, Inspektorat hendaknya dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pembahasan anggaran, sehingga setiap OPD mendapat porsi anggaran yang jelas.

Rapat kerja Komisi I tersebut selain BPSM juga hadir Kepala Inspektorat Daerah Provinsi (Irdaprov) Erizal. (Mon)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru