oleh



Capaian Imunisasi MR di Sumbar Masih Rendah, Wagub Minta Kemenkes Cari Solusi Kehalalan

PADANG (Metrans)

Selama 2018, cakupan capaian imunisasi Measles Rubella (MR) di Sumbar masih rendah. Dari data Dinas Kesehatan Sumbar, cakupan kampanye MR untuk wilayah Sumbar saja masih berada pada angka 41,61 persen. Lebih rendah dari nasional diangka 72,75 persen. 

"Dari data itu, kita dapat lihat angka cakupan kampanye MR kita masih rendah dibandingkan nasional. Padahal target kita sebelumnya berada pada angka 95 persen," ujar Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday, Selasa (19/2) di Padang.


Disebutkannya, dari berapa kabupaten dan kota yang telah melaksanakan kampanye MR di Sumbar. Mentawai menjadi daerah tertinggi untuk pelaksanaan penggunaan vaksin MR. Sedangkan terendah pelaksanan vaksin MR adalah Kota Bukittinggi.

"Mentawai berada pada angka 89,99 persen. Disusul Sijunjung (76,99), Kota Sawahlunto (62,93), Kota Solok (58,35), Kabupaten Pesisir Selatan (57,76), Kabupaten Solok Selatan (54,55), Kota Padang (51,36), Kabupaten Dharmasraya (46,84), Kta Solok (40,49), Kota Padangpanjang (34,00), Kabupaten Limapuluhkota (32,68), Kabupaten Pasaman Barat (30,37), Kota Payakumbuh (29,84), Kabupaten Padangpariaman (28,74), Kabupaten Tanah Datar (27,96), Kabupaten Pasaman (24,71), Kota Pariaman (23,76), Kabupaten Agam (20,79) dan Kota Bukittinggi (14,21)," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, selama ini Dinkes Sumbar agar pencapaian target cakupan kampanye MR dapat tercapai pihaknya terus melakukan edukasi dengan memberikan informasi tentang pentingnya vaksin MR bagi anak.

"Edukasi berupa sosialisasi tersebut dilakukan oleh puskesmas di masing-masing daerah. Karena, masing-masing daerah punya strategi dalam menyosialisasikan pentingnya vaksin MR bagi anak. semua dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan. Bahkan, sejumlah daerah juga mensosialisasikan tim dinas kesehatan dan puskesmas kepada wali murid di beberapa sekolah,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Gusrizal Gazahar terkait dengan pengunaan vaksin MR yang masih mendapat pro dan kontra ditengah masyarakat dikarenakan zat yang terkandung dalam vaksin tersebut mengandung unsur haram. pihaknya masih sama dengan keputusan MUI Pusat, dibolehkan karena pertimbangan darurat. 

"Karena dibolehkan jika keadaaan darurat itu, maka MUI Sumbar mengeluarkan surat edaran kepada MUI Kabupaten dan Kota. Bahwa pelaksanaan vaksin MR itu tidak boleh ada paksaan dan dilakukan secara sukarela," katanya.

Sambung Gusrizal, dengan pertimbangan itu, pihaknya berharap Kementerian Kesehatan dapat mencari solusi untuk memaksimalkan vaksin ini menjadi halal, karena dirinya telah mendengar bahaya dan gambaran kasus jika tidak dilakukan vaksin MR ini.

"Kementerian Kesehatan harus segera melakukan kajian mendalam terkait dengan vaksin ini, sebab imunisasi bentuk ranah pengobatan yang bersifat pencegahan bukan pengobatan yang penyembuhan penderitanya,” katanya.

Kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyambut baik masukan dari Ketua MUI Sumbar yang ingin vaksin MR itu untuk dilakukan pengkajian mendalam dari Kementerian Kesehatan agar segera menemukan solusi terkait vaksin ini sehingga tidak menuai pro dan kontra lagi ditengah masyarakat.

"Karena menurut MUI terkait vaksin ini belum dibuat standar operasionalnya. Maka kita minta agar Kemenkes agar mencari solusi vaksin ini, yakni mengadung unsur halal," ulasnya.

Selain itu, Nasrul juga meminta tidak hanya vaksin MR saja yang dilakukan, namun vaksinasi rutin mesti dilakukan, apalagi vaksin rutin sudah halal. Namun, sampai sekarang baru 65 persen, tetapi jika vaksin rutin sampai 95 persen atau 100 persen kemungkinan rubela tidak terkena, sebab vaksin itu untuk kekebalan tubuh.

"Untuk itu, vaksin rutin ini mesti ditingkatkan sehingga dapat menangkal rubela karena untuk kekebalan tubuh. Namun, rubela ini tidak dapat diantisipasi dengan vaksin rutin. Maka, dalam keadaaan darurat mesti dilakukan vaksin MR, dibolehkan, tetapi tidak boleh ada paksaan dan itu dilakukan secara sukarela sesuai dengan edaran MUI," tukasnya. (pep)


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru