oleh

MENGINTIP PEJABAT NON JOB DI PEMKAB SOLOK

Dapat Posisi di Daerah Lain, Izin Bupati Tak Kunjung Dapat

AROSUKA - Fungsional Umum (staf yang berasal dari pejabat non job) Pemkab Solok Feri Hendria secara mengejutkan lulus dalam Lelang Jabatan eselon II di Pemkab Agam. Feri lulus di posisi Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan. Meski begitu, "nasib" mantan Camat Kubung tersebut belum tentu akan berkarier di Pemkab Agam. Berkaca dari tiga "non job" Pemkab Solok yang lulus "tiga besar" di Sawahlunto, nasib Feri kini berada di Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Pemkab Agam. Sebab, pengangkatan pejabat, adalah hak prerogatif kepala daerah.

"Alhamdulillah, saya masuk tiga besar. Itu sesuai target saya. Dipilih atau tidak, adalah hak prerogatif kepala daerah. Namun, saya optimistis akan diangkat. Karena, sepanjang proses lelang yang saya lalui, seleksi di Agam ini sangat transparan, akuntabel dan adil. Mereka (panitia seleksi/Pansel), tidak membedakan peserta dari Agam dan luar Agam. Kedekatan tidak jadi ukuran lulus, karena saya tahu bahwa ada peserta yang dekat dengan pimpinan di Agam, ternyata tidak masuk tiga besar. Saya juga tidak melihat adanya titipan seperti seleksi yang saya lalui di daerah lain. Ternyata kompetensi saya bisa berkompetisi di daerah lain. Itu yang membuat saya sangat optimistis," ujarnya.

Feri Hendria sebelumnya sempat ikut lelang jabatan di Pemkab Solok. Saat itu, dia lulus dan masuk tiga besar di posisi Staf Ahli Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM. Namun, dia tidak dilantik. Bahkan saat "tiga besar" lainnya dilantik di jabatan di bawahnya (eselon IIIA dan IIIB), Feri malah mendapat label "non job". Sebagai "orang lama" di pemerintahan sebelumnya (Syamsu Rahim-Desra Ediwan), Feri ketiban sial. Meski di pemerintahan sebelumnya itu, Feri hanyalah PNS muda yang menjadi Camat Kubung.


"Bulan Desember saya ikut lelang di Pemkab Solok dan lulus tiga besar. Namun saya tidak dipilih. Teman-teman yang lulus tiga besar yang tidak dilantik di eselon II, dilantik pada eselon IIIA dan IIIB. Tapi saya malah di-nonjob-kan tanpa ada parameter yang jelas," ujarnya.

Di Sawahlunto, tiga pejabat non job Pemkab Solok juga lulus lelang jabatan. Mereka adalah Alfajri di jabatan Kadis Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja. Lalu Rerizaldi pada jabatan Asisten Tata Pemerintahan dan Musfian di jabatan Kepala Dinas Sosial. Ketiganya tidak dipilih Walikota Ali Yusuf. Lulus di lelang eselon II, ketiganya mengaku ditawarkan pada jabatan eselon III.

"Kami ditawarkan pada jabatan eselon III, mungkin untuk pengakuan kompetensi, karena lulus di eselon II. Namun, untuk dilantik di eselon III, kami harus mengantongi surat izin dari Bupati Solok. Bahkan, Wako Ali Yusuf sendiri yang menelepon Bupati Solok agar kami diberi surat izin pindah ke Sawahlunto," ujar salah satu yang lulus, yang namanya minta tidak diekspos.

Anggota DPRD dari Partai Golkar Kasmudi Z menyatakan hal itu telah dibicarakan dengan Pemkab Solok. Menurutnya, hal itu mungkin disebabkan administrasi. Dia menegaskan tidak alasan bagi Pemkab untuk tidak memberikan izin bagi pegawai yang ingin pindah.

"Tidak ada alasan bagi Pemkab untuk menahan. Ini terkait nasib orang. Mungkin di tempat yg baru ada peluang bagi orang-orang tersebut. Kasihan mereka, banyak di antaranya yang anaknya sedang kuliah dan butuh biaya besar. Sementara, penghasilan mereka jauh berkurang karena tidak mendapatkan lagi tunjangan," ujarnya.

Mutasi di Pemkab Solok terbilang cukup heboh. Sebab jumlah pejabat yang non job sangat besar, mendekati 200 orang. Yaitu 18 orang pejabat eselon IIB, 26 pejabat eselon IIIA, 30 pejabat eselon IIIB, selebihnya pejabat eselon IV.

Di sisi lain, sejumlah pejabat eselon yang dilantik, berisikan para pejabat andalan Gusmal pada periode pertama (2005-2010). Mereka adalah orang-orang yang terdiaspora (disingkirkan) dan melarikan diri ke daerah lain pada 2010-2015. Sebab tidak mendapatkan tempat saat Bupati Solok dijabat Syamsu Rahim pada periode 2010-2015.

Sejumlah jabatan yang diisi oleh pejabat yang mereka yang pendidikan dan pengalamannya sama sekali tidak linier (sejalan) dengan jabatan sekarang.  Seperti Staf Ahli Bidang Hukum yang dijabat Aliber Mulyadi. Aliber sama sekali tidak memiliki latar belakang bidang hukum.

Padahal, di Pemkab Solok, banyak pejabat-pejabat yang memiliki title sarjana hukum (SH) dan Magister Hukum (MH). Lalu, Kepala Dinas Pariwisata, Yandra Prasat naik dari eselon IV menjadi eselon II dalam waktu cuma satu bulan saja.

Selain Feri Hendria, pejabat non job Kota Solok juga lulus dalam lelang jabatan di Pemkab Agam. Dia adalah Jetson yang sempat menjadi Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kadis Peternakan Kota Solok dan sejumlah kepala dinas di masa pemerintahan Syamsu Rahim-Irzal Ilyas (2005-2010) dan Irzal Ilyas-Zul Elfian (2010-2015). Jetson bahkan lulus di dua posisi yaitu di Staf Ahli Bidang Pembangunan, ekonomi dan Keuangan, serta di Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah.

Sebelumnya, di Pemko Solok Jetson lulus seleksi di jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solok. Kabar beredar, Jetson meraih nilai tertinggi dalam seleksi tersebut. Dia disebut-sebut kecewa karena tidak terpilih. Pemko Solok justru lebih memilih Rusdianto. Akibatnya, Jetson lebih memilih "bertualang" mencari peluang di daerah lain. (Rijal Islamy)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru