Diduga Terlibat Korupsi Rp900 Juta, Kepala Inspektorat Limapuluh Kota Ditahan Polisi

Kepala Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota, berinisial AZD saat diperiksa polisi, Selasa (4/2).

LIMAPULUH KOTA (Metrans)

Kepala Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota, berinisial AZD ditahan oleh Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Limapuluh Kota. Ia terjerat kasus dugaan korupsi Transmigrasi yang berlokasi di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2012-2013 yang merugikan negara sekitar Rp900 juta.

AZD ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam sebagai tersangka dalam kasus tersebut, Selasa (4/2) sore. Diketahui, saat kasus itu terjadi, ia saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tranmigrasi.


Saat menjalani pemeriksaan di ruang Tipikor Satreskrim Polres Limapuluh Kota, tersangka AZD yang masih menggunakan seragam dinas PNS/ASN tersebut, terlihat didampingi sejumlah penasihat hukum. 

Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Sri Wibowo melalui Kasat Reskrim, AKP Anton Luther didampingi KBO Satreskrim, IPTU Army Ariosa dan Kanit Tipikor, IPDA Hery Yuliadi mengatakan bahwa tersangka AZD memang ditahan untuk penyidikan lebih lanjut. Sebelum AZD, beberapa hari sebelumnya, MLV satu tersangka lainnya yang juga PNS telah lebih dahulu ditahan karena kasus yang sama. 

"Iya, dalam kasus dugaan korupsi transmigrasi di Kabupaten Limapuluh Kota, kita (penyidik) memang telah menahan dua orang tersangka. Untuk hari ini yang kita tahan adalah tersangka AZD yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial," sebut AKP Anton Luther.

Mantan Kasat Reskrim Polres Batusangkar itu juga menambahkan, kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari kedepan. Jika penyidik merasa perlu, maka masa penahanan itu akan diperpanjang. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, AZD telah menjalani tiga kali pemeriksaan sebagai saksi dan satu kali sebagai tersangka. 

Saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, AZD dicecar 48 pertanyaan oleh penyidik. "Tadi ada sekitar 48 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada tersangka AZD," tambah IPDA Hery. 

Terkait kasus dugaan korupsi yang melilit PNS itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Limapuluh Kota, Widya Putra mengaku pihaknya belum bisa mengambil sikap terkait dua orang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi transmigrasi yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. 

Meski mengaku belum bisa mengambil sikap, apakah akan memberikan bantuan hukum atau tidak terhadap oknum ASN berinisal MLV dan AZD itu, Mantan Camat di Kota Payakumbuh itu mengaku tetap prihatin dan berpesan kepada ASN lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Widya Putra juga mengatakan bahwa pihaknya juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. 

"Kita prihatin atas kasus yang menimpa dua orang ASN kita, namun kita tetap harus menghormati proses hukum. Terkait bantuan hukum untuk kedua oknum ASN tersebut, akan kita bicarakan dulu dengan pimpinan. Sebab kita belum bisa mengambil keputusan," sebut Sekdakab Limapuluh Kota, Widya Putra, Kamis (30/1) siang.


Jangan Lewatkan