oleh



Dilema Pinjaman dan Kredit Online di Era Revolusi Industri 4.0

Oleh: Raihan Al Karim (Wartawan Muda)

Revolusi industri 4.0 memberikan dampak digitalisasi pada industri-industri di Indonesia, termasuk industri finansial dengan munculnya industri financial techonology (Fintech). Salah satu fintech yang saat ini banyak berkembang dan diminati yaitu Fintech peer to peer Lending (P2PL). Seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi yang menginginkan tuntutan hidup yang serba cepat, Fintech hadir untuk mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, Fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.


Namun, di balik keefektifan transaksi jual beli dan sistem pembayaran melalui Fintech, muncul beberapa dilema di kalangan para pengguna Fintech. Betapa tidak, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang menjadi korban dan dirugikan akibatpenggunaan aplikasi Fintech tersebut. Bahkan, mereka tak hanya menjadi korban Fintech ilegal, tetapi juga Fintech yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu, seberapa aman kah para pengguna jasa pinjaman dan kredit online atau Fintech?

OJK per 31 Mei 2019 mencatat, terdapat 113 perusahaan Fintech P2PL yang telah terdaftar dan diawasi dan diprediksi akan terus bertambah. Dari 113 perusahaan tersebut, tercatat sebanyak 1,57 persen NPL (gagal bayar) dalam transaksi karena kurangnya mitigasi yang diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan itu. Bahkan, terdapat 7 perusahaan Fintech P2PL yang ditutup karena beberapa alasan, salah satunya karena pailit. Kemudian, 1.087 perusahaan Fintech P2PL ilegal juga sudah ditutup pemangku kepentingan terkait. Namun, para perusahaan Fintech itu membandel dan kembali membuka dan memberi layanan kepada penggunanya.

Derita yang dialami korban pinjaman dan kredit online, kian menyakitkan. Lebih dari 4.500 aduan masuk ke LBH, yang mengadu makin bertambah. Ada yang menjadi viral, tagihan pinjaman membengkak hingga 15 kali lipat, menjadi korban hoax, menjadi korban pencemaran nama baik, bahkan sekeluarga "diteror" karena belum mampu melunasi utang. Mereka tak hanya menjadi korban Fintech ilegal, tetapi juga jasa Fintech yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Pinjaman dan kredit online bisa membawa musibah, terutama bagi nasabah Fintech ilegal. Aksi jual beli data pribadi pengguna aplikasi fintech sempat marak beredar di media sosial. Sebagian penjual data pribadi ini memiliki ribuan hingga jutaan data kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) hingga foto selfie menggunakan KTP. Data-data tersebut merupakan data yang sering diminta oleh aplikasi fintech atau pinjaman online (pinjol) untuk verifikasi akun. Guna verifikasi akun tersebut agar bisa melakukan peminjaman uang dari aplikasi hingga menggunakan fitur Pay Later.

Atas maraknya kejadian ini, sisi keamanan data aplikasi Fintech patut dipertanyakan. Dalam hal ini, yakni beberapa aplikasi fintech yang tidak mengelola data dengan baik dan aman. Kerentanan ini membuat aplikasi mudah diretas. Seharusnya, Fintech memiliki kemampuan sistem keamanan yang tinggi dan peduli dengan keamanan data pelanggannya. Sayangnya, fenomena yang terjadi adalah menjamurnya aplikasi fintech. Padahal, sejumlah aturan dalam hal pengamanan data pribadi nasabah  P2P lending, sudah ada dan dibuat OJK selaku badan yang berwenang. Aturan terkait dapat ditemukan di Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.

Selain mengacu pada kedua regulasi itu, OJK juga sudah membuat surat perintah pembatasan akses terbatas untuk P2P lending. Surat itu mengatur batasan bagi P2PL dalam mengakses data milik nasabahnya. Fintech resmi harus memiliki SOP Pengelolaan Sistem Elektronik dan Manajemen Risiko. Mereka juga harus mematuhi pembatasan akses hanya kepada elemen data Camera, Microphone, dan Location (Camilan) milik nasabah. Tekfin P2PL yang resmi hanya boleh mengakses data Camilan karena dianggap relevan untuk kepentingan bisnisnya. 

Selain diwajibkan mematuhi surat perintah pembatasan akses, P2PL yang terdaftar atau berizin di OJK juga wajib terlebih dulu mendapat tanda daftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kemenkominfo. Kemudian, setiap perusahaan harus memiliki standar indeks Keamanan Informasi (KAMI) dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta memperoleh Sertifikat Kehandalan Sistem Elektronik ISO-270001.

Di era revolusi industri 4.0 ini, para pengguna jasa Fintech diminta untuk cermat dalam memilih perusahaan Fintech, agar derita karena pinjaman online bisa diminimalkan. Salah satunya, dengan meminjam uang dari sumber yang legal. Tujuannya, jika ada masalah terkait pinjam-meminjam uang tersebut, pasti ada mekanisme legal yang bisa dijadikan acuan untuk solusinya. Dalam konteks ini, pinjamlah uang dari perusahaan penyedia jasa pinjaman online atau fintech P2PL, yang legal. Tak perlu bersusah-payah, calon nasabah cukup melihat daftar perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di situs resmi OJK dengan meng-klik www.ojk.go.id.

Bisakah fintech ilegal diberantas? Bisa tapi sulit. Memberantas fintech ilegal, sama dengan memberantas rentenir. Buktinya, 1.087 perusahaan Fintech P2PL ilegal telah ditutup pemangku kepentingan terkait. Namun, mereka kembali membandel dengan kembali membuka dan memberikan layanan pinjaman kepada nasabah mereka. Semua itu dilema, problema sosial yang tak mudah mengatasinya. Teknologi digital yang diharapkan membawa kebaikan, pada saat yang bersamaan, juga menimbulkan kekacauan. Sementara, kehadiran teknologi digital, sudah tak terelakkan. Kita tak mungkin menghindar dari perkembangan teknologi. Lihatlah, jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh pesat, mencapai 171,17 juta dari 264,16 juta total penduduk negeri ini. 

Artinya, yang legal dan yang tidak legal, sama-sama bisa kita cermati. Semua kembali terpulang kepada kita, jalan mana yang akan kita tempuh untuk urusan pinjam-meminjam uang. Para nasabah, maupun calon nasabah mesti benar-benar cermat dalam memilih perusahaan Fintech untuk mendapatkan pinjaman. Jika tidak berhati-hati, korban pinjaman dan kredit online pasti akan bertambah pesat. Saya percaya, dengan bersikap cermat, dengan itikad yang baik, keberadaan perusahaan penyedia jasa pinjaman online adalah alternatif penting di industri jasa keuangan.

(Penulis adalah jurnalis Metro Andalas dan mahasiswa tahun akhir di Politeknik Negeri Padang)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru