oleh



Diresmikan Menpan RB, Mal Pelayanan Publik Hadir di Padang Menjawab Kebutuhan Masyarakat

PADANG (Metrans)
Pemerintah harus memposisikan masyarakat sebagai aspek terdepan dan prioritas dalam mendapatkan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga harus menjadi wakil publik yang dapat membangun institusi publik berintegritas, serta bersikap responsif dalam melayani kebutuhan masyarakat.

“Reformasi birokrasi sebagai arus utama pendorong gelombang revolusi tata kelola pemerintahan, bukan lagi untuk mengontrol jalannya birokrasi dan menghadirkan pelayanan semata, namun merubah paradigma para administrator publik untuk menetapkan arah dan tujuan serta memetakan jalan pemerintahan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang di Blok III Lantai 4 Pasar Raya Padang, Kamis (27/12/2018).

Menurutnya, saat ini peradaban manusia telah berubah. Semua negara wajib melakukan transformasi terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional, cepat, efektif dan tentunya menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran MPP merupakan jawaban bagi harapan publik tentang kemudahan perizinan, kecepatan pelayanan dan akhirnya mendorong kemudahan berusaha.


“Melalui konsep the new public service di MPP, pola pikir yang ego sektoral antar instansi diubah menjadi kerja bersama yang berfokus pada komitmen melayani masyarakat. Selain itu, MPP mampu menjadi inkubator bagi tumbuhnya pelayanan pemerintah yang mengadopsi teknologi, serta menjadi wadah lahirnya ASN teladan berjiwa hospitality,” katanya.

MenPANRB juga mengapresiasi pihak-pihak yang mendukung terbangunnya MPP termasuk di Kota Padang. Hal tersebut tentu menjadi penyemangat bagi Kementerian PANRB untuk berupaya menguatkan kerangka regulasi MPP menjadi Perpres, sehingga landasan semakin kokoh dan dapat menjadi grand strategy peningkatan kualitas pelayanan publik nasional hingga keseluruh penjuru wilayah Indonesia.

Kehadiran MPP tersebut, katanya, tidak menggradasi generasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun keistimewaannya MPP dapat memayungi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Hingga akhir tahun 2018 telah didirikan 11 MPP yang terakhir Kota Padang.

Sementara Wali Kota Padang, Mahyeldi mengatakan, MPP Kota Padang merupakan bentuk keseriusan Pemko dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan melibatkan seluruh bentuk pelayanan yang ada di Kota Padang. 

“Ke depan, pelayanan di MPP akan terus disempurnakan hingga memiliki gedung sendiri”, ujar Mahyeldi.

Saat ini, MPP Kota Padang melayani dari Polresta Padang (SIM, SKCK), Imigrasi (Paspor, Imta, Izin Tinggal), Pajak Pratama 1 dan 2 (NPWP Pribadi/ Perusahaan), BPJS Naker (Daftar Baru, Klaim), Kemenag Padang (Daftar Nikah, Haji/Umrah), PT Jasa Raharja (Daftar Baru, Klaim), BPJS Kesehatan (Daftar Baru, Klaim), PT. PLN (Pasang Baru), Bank Nagari (Layanan Perbankan), dan PDAM Kota Padang (Layanan Pasang Baru).

Serta meliputi seluruh izin prinsip, penanaman modal, izin usaha, dan perizinan lainnya dengan melibatkan SKPD terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sosial. (vie)


Editor :  John Edward Rhony

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru