oleh



Ditanya Soal Dugaan Pemotongan SPPD Anggota DPRD Pessel, Erizon Enggan Berkomentar

PAINAN (Metrans)
Terkait adanya dugaan pemangkasan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Sekretaris Daerah (Sekda) setempat, Erizon enggan berkomentar.

Diketahui Sekretaris Daerah Pessel Erizon yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) ketika ditanya Metrans, terkait pembahasan APBD itu disetujui dan disepakati secara bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah. Jika begitu, kenapa kata Ketua DPRD kebijakan itu dijahili? 

"Saya tidak bisa berkomentar soal itu, karena DPRD dengan Pemerintah Daerah adalah mitra," kata Erizon, Senin (11/2).


Menurut Erizon, jika hal itu dijawab, akan menimbulkan sebuah konflik atau pertikaian antara wakil rakyat dengan pemerintah daerah setempat.

"Saya no comment lah soal itu. Sebab DPRD dengan pemerintah daerah ibaratnya kita ini satu rumah, dua rumah tangga," kata dia.

Sebelumya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), mengaku kecewa dengan pemerintah daerah yang memangkas uang perjalanan dinas wakil rakyat itu.

Ketua DPRD Pessel, Dedi Rahmanto Putra mengatakan, pemangkasan itu sama saja dengan menjahili. Sebab, dalam pembahasan besarannya sama dengan 2018.

“Namun, kenyataannya dipangkas hampir 50 persen," kata Dedi kepada wartawan

Ia mengatakan, besaran yang ditetapkan sama dengan anggaran perjalanan dinas staf. Alasan efisiensi anggaran yang disampaikan pemerintah daerah menurutnya tidak rasional.

Apalagi, kata dia, pemangkasan tanpa melibatkan DPRD. Kebijakkan yang diambil hanya sepihak. Pemerintah daerah juga tidak menyampaikan penggunaan uang dari hasil efisiensi itu untuk apa. 

“Kalau tujuan efisiensi, seharusnya mobil dinas pejabat eselon II pun harus diganti dengan yang lebih murah. Jangan Kijang Inova, misalnya. Tapi pakai saja Ayla atau Agya. Jangan anggap penghasilan anggota dewan itu besar. Tak seindah yang kau bayangkan. Atau kami yang jadi kepala dinas. Mereka jadi anggota dewan. Tukar guling saja kita,”katanya.

Selain itu, kata dia, beban moral perjalanan anggota DPRD sangat jauh berbeda dengan pejabat pemerintah daerah seperti kepala dinas atau Sekretaris Daerah.

Sebagai contoh, ketika kunjungan kerja ke daerah pemilihannya, anggota dewan tidak mungkin dibayarkan konstituen mereka.

“Tapi kalau kepala dinas bisa saja bayar kopinya sendiri. Kami ini kan mitra kerjanya. Nanti kalau kami keras juga bagaimana. Tidak ada Perda, mereka nggak bisa kerja kan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan dipangkasnya uang perjalanan dinas hingga 50 persen, tentu dikeluhkan para anggota dewan. Namun mau apa lagi karena hal ini usulan Pemda Pessel.

“Ya kita mengeluhkan hal ini. Namun tidak bisa berbuat banyak karena ini usulan Pemda,”kata politisi Golkar itu mengakhiri. (mil)


Tag:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru