UNTUK GURU SMA/SMK

DPRD Sumbar Desak Gubernur Minta Bupati dan Walikota Anggarkan Dana BKK

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat.

PADANG (Metrans)
Komisi V DPRD Sumbar mendesak Gubernur untuk meminta kabupaten dan kota menganggarkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk guru-guru SMA/SMK di daerahnya masing-masing. Dana BKK tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kualitas guru-guru SMA/SMK, pemberian intensif, tunjangan daerah hingga honor guru-guru tidak tetap.

"Kita desak gubernur supaya mengkoordinir walikota dan bupati menganggarkan dana BKK untuk pendidikan dari kabupaten/kota untuk provinsi. Gubernur memiliki fungsi pembinaan kepala daerah di Sumbar. Jadi, hal tersebut sangat memungkinkan dilakukan gubernur. Tinggal gubernur meminta walikota dan bupati menganggarkan dana BKK untuk guru SMA/SMK di daerahnya," kata Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat, Senin (12/2) di Padang.

Hidayat didampingi Wakil Ketua Komisi V, Marlina Suswati mengatakan, BKK sudah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut memungkinkan kabupaten dan kota menganggarkan dana BKK untuk provinsi.


Hidayat mengakui setelah adanya pelimpahan wewenang SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi, sejumlah persoalan muncul. Mulai dari keluhan guru-guru yang tidak lagi menerima tunjangan daerah (tunjada), tunjangan hari raya, hingga persoalan fisik bangunan sekolah dan keterbatasan biaya.

"Di daerah lain, seperti Jawa Timur, Pemkab dan Pemko memberikan dana BKK untuk guru-guru tersebut. Hal ini ternyata tidak menyalahi undang-undang sehingga bisa dijalankan. Bukan hanya persoalan tunjada dan THR saja, namun juga bisa hibah perbaikan fisik bangunan sekolah. Intinya, hanya koordinasi Pemprov dengan Pemko dan Pemkab yang ada di Sumbar," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Hidayat mengatakan, pihaknya sudah pernah menyampaikan persoalan tersebut ke Pemprov Sumbar. Hanya saja, saat itu belum direspon dengan baik oleh pemprov. Untuk itu, dirinya mendesak agar Pemprov bisa belajar ke daerah lain agar nasib guru-guru SMA/SMK di Sumbar bisa lebih terperhatikan.

"Banyak keluhan guru SMA/SMK sekarang sejak pelimpahan tersebut. Masalah tunjada, THR, dan lainnya. Sementara guru SMP dan SD kabupaten dan kota menerimanya. Harus diakui karena disebabkan adanya pelimpahan kewenangan tersebut. Dana Pemprov tersedot untuk guru-guru tersebut," jelasnya.

Hidayat menjelaskan setelah pelimpahan kewenangan tersebut, kabupaten dan kota banyak mengalami kelebihan sisa anggaran, bahkan hingga miliaran. "Alangkah baiknya anggaran tersebut dipergunakan untuk guru-guru SMA/SMK melalui dana BKK. Setengah kelebihan saja itu sudah bagus. Saya harap hal ini bisa terealisasi," katanya. (pep)


Jangan Lewatkan