PENCABUTAN SUBSIDI 900VA

DPRD Sumbar: Itu Kebijakan Mencekik!

Subsidi listrik untuk 900VA akan disaring lagi, ada yang masih disubsidi ada yang akan dicabut. (Ilustrasi)

PADANG (Metrans)

Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik (TTL), salah satunya mengatur tarif listrik Rumah Tangga Kecil pada Tegangan Rendah TR 900 VA bersubsidi dan tarif TR /900 VA- Rumah Tangga Mampu RTM yang tidak disubsidi dianggap makin membuat rakyat tercekik.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat menyayangi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Hal itu sangat terlihat jelas dengan kebijakan pemerintah pusat yang selalu mendadak menaikan kebutuhan pokok masyarakat, seperti kenaikan tarif listrik rumah tangga kecil pada Tegangan Rendah TR 900 VA bersubsidi dan tarif TR /900 VA- Rumah Tangga Mampu RTM yang tidak disubsidi.


"Indonesia saat ini kepayahan dan kekurangan duit, utang luar negeri makin hari makin bertambah, untuk menutupi itu, pemerintah membebankan kepada rakyat, 'rakyat dicekik' dengan kebijakan. Harga BBM naik, tax amnesty dibebankan kepada pengusaha kecil, listrik yang disubsidi dicabut dan tarif listrik naik per dua bulan, tarif STNK juga naik, sedangkan konglomerat dan korupsi dinegri ini dilindungi, begitulah indonesia sekarang dengan pemerintahan yang carut marut. Setelah ini apalagi yang akan dinaikan pemerintah, pemerintah jangan hanya sekedar membuat kebijakan setelah itu dibebankan, tidak ada rasa empati", ungkapnya.

Seharusnya pemerintah dapat memberikan efek kemaslahatan dan kesejahteraan untuk rakyatnya bukan malah sebaliknya. Pemerintah juga dapat mengontrol kebijakan harga yang sangat reasionable. Namun apa jadinya ketika kebijakan ini justru menjadi lahan bisnis untuk sektor penerimaan negara.

Jika pemerintahan memang betul-betul memahami rakyatnya tentunya bukan langkah seperti ini yang dilakukan, dimana secara perlahan pemerintah mecekik rakyat. "hidup rakyat sudah susah, ditambah susah dengan kenaikan-kenaikan yang mencekik, jelas saja pemerintan sekarang tidak pro rakyat, hanya mengedepankan kepentingan segelintir pengusaha" kata dia

Lanjutnya, Indonesia ini negara kaya raya, dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, pemerintah yang mengedapan nasionalisme dan untuk kepentingan rakyat mampu mengelola sda tersebut, begitu banyak bisa dikelola seperti migas, sumber daya mineral, energi yang disingkronkan dengan sumber daya modal yang juga banyak untuk diberdayakan oleh pemerintah. Jika pemerintah mampu mengelola, tentu tidak akan ada utang luar negri, inflasi, dan mencekik rakyat namun kenyataan berbicara lain, pemerintah tidak mampu melakukannya lebih senang mengeluarkan kebijakan dengan membebankan kepada rakyat.

Sementara, Anggota Komisi II DPRD Padang, Aprianto meminta pemko untuk memerintahkan jajarannya mengawal langsung pendataan pelanggan PLN kategori Rumah Tangga Kecil pada Tegangan Rendah 900 VA. Mengingat kelompok tersebut akan dipisahkan dari penerima subsidi atau rumah tangga kecil dan tariff TR /900 VA- Rumah Tangga Mampu RTM yang tidak disubsidi. Sedangkan untuk pelanggan TR /450 VA seluruhnya tetap dapat subsidi. Aprianto mengatakan, kenaikan tarif kelompok TR 900 VA ini akan berdampak signifikan bagi masyarakat.

Untuk itu pemisahan harus dikawal, jangan sampai warga yang seharusnya dapat subsidi, akhirnya jadi kelompok tidak disubsidi. Jangan merugikan rakyat, program dan kebijakan ini harus harus pro rakyat.

Pemisahan pelanggan R1 900 VA ini, diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik (TTL). Di Kota Padang, sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), data pelanggan R1/900VA terdapat 96.793 pelanggan, dengan komposisi yang disubsidi sebanyak 17.947 pelanggan. Aprianto juga berharap, Pemko bersama PLN, menggencarkan sosialisasi kenaikan tarif bagi pelanggan 900 VA. (mon)


Jangan Lewatkan