oleh

SOAL PENYERTAAN MODAL KE BPR

DPRD Sumbar Jadwalkan Hearing dengan Bank Nagari dan OJK

PADANG (Metrans)
Komisi III DPRD Sumbar menjadwalkan hearing dengan Bank Nagari dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar soal penyertaan modal Bank Nagari ke salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sijunjung. 

"Jadwalnya sudah kita susun. Kamis (10/1) dengan Bank Nagari dan Jumat (11/1) dengan OJK. Undangannya sudah kita siapkan," kata Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Murdani, Senin (7/1) di Padang.

Murdani mengatakan salah satu agenda yang dibahas selain kinerja Bank Nagari selama 2018 juga tentang penyertaan modal Bank Nagari sekitar Rp650 juta tersebut ke BPR di Sijunjung. 


Baca Juga: (Penyertaan Modal Bank Nagari ke BPR di Sijunjung Dipertanyakan DPRD Sumbar)

Penyertaan modal  itu, kata politisi Partai Nasdem tersebut disinyalir banyak kejanggalan. Salah satunya karena tidak ada dalam rencana bisnis Bank  Nagari pada tahun 2017 lalu. 

(Baca juga: Penyertaan Modal Bank Nagari ke BPR di Sijunjung Dipertanyakan DPRD Sumbar)

Selain itu, tambahnya, penyertaan modal tersebut dilakukan setelah adanya kenaikan level Bank Nagari dari level II ke level III.

"Nah, karena ada informasi soal kejanggalan itu, kita akan meminta penjelasan terhadap masalah itu. Makanya kita minta Bank Nagari dan OJK Sumbar ikut hearing dan memberikan penjelasan," kata Murdani.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Supardi mempertanyakan penyertaan modal Bank Nagari ke BPR di Sijunjung tahun 2017 lalu. 

"Sampai sekarang bagaimana laporannya? Kita akan minta penjelasan kepada Bank Nagari dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumbar. Ada banyak kejanggalan dalam persoalan ini," katanya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait dengan penyertaan modal Bank Nagari ke BPR di Sijunjung tersebut. 

Kendati demikian, pihaknya belum menelan mentah-mentah informasi tersebut sebelum mendapatkan penjelasan dari Bank Nagari dan OJK Sumbar.

"Kita mendapatkan informasi negatif terkait penyertaan modal itu. Namun demikian, kita berbaik sangka saja. Kita ingin mendapatkan penjelasan terlebih dahulu," kata Supardi.

Supardi mengatakan dengan sangat pentingnya penjelasan tersebut, pihaknya berharap Bank Nagari dan OJK perwakilan Sumbar dapat mengikutinya. 

Ia mengakui dalam beberapa kesempatan OJK Sumbar tidak memenuhi undangan DPRD Sumbar sehingga pihaknya berharap OJK Sumbar bisa hadir.

"Supaya informasi soal penyertaan modal itu tidak simpangsiur, kita ingin diclearkan. DPRD Sumbar sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Jangan sampai kondisi ini merugikan banyak pihak, baik itu Bank Nagari, OJK dan masyarakat," tegasnya. (pep).


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru