LETJEN TNI (PURN) KIKI SYAHNARKI:

Feodalisme Membuat Indonesia Jadi Lemah

Letjen TNI Purn Kiki Syahnarki dalam ceramah di depan peserta Kursus Singkat Bela Negara di Hotel Mercure, Padang, Rabu (12/7)

PADANG (Metrans)

Sikap feodal yang masih ada menjadi salah satu kelemahan bangsa ini, akibatnya daya saing jadi lemah dibanding negara lain. “Saya setuju dengan tesis Prof. Koentajaningrat yang menyebut enam kelemahan Indonesia,” kata Letjen TNI (purn) Kiki Syahnakri ketika bicara di hadapan peserta Kursus Singkat Bela Negara, Rabu di Hotel Mercure Padang.

Mantan Wakasad itu menyebutkan, jika mau menyiapkan kader bangsa untuk bela negara, kita harus tahu dulu kelemahan kita.


Kiki mengutip enam kesempulan Prof. Kuoentjaranigrat tentang kelemahan bangsa Indonesia. Antara lain, masih bercokolnyo nilai feodalisme, tidak tertarik dengan kewirausahaan, rendah diri, malas, munafik dan suka mencari kambing hitam.

Seluruhnya dari enam kelemahan itu kait berkait, menurut Kiki, inilah yang perlu terlebih dulu diselesaikan. “Jika hendak bicara bela negara, maka ancaman-ancaman terhadap negara ini harus dipahami dulu oleh para pembelanya agar kita bisa membuatkan metodenya,” ujar penulis buku Timor Timur the Untold Story itu.

Apa konsenwensinya apabila kelemahan itu masih dipertahankan? Menurut dia, salah satu contoh adalah kita ini selalu menggerutu ketika ekonomi dikuasai oleh kelompok tertentu. “Padahal mereka berhasil karena terus membangun semangat kewirausahaan. Kita yang masih terjebak feodalistis ini selalu menganggap status sosial sebagai wirausahawan itu lebih rendah dari ambtenaar, pejabat negara atau politisi. Dari situasi ini musuh dengan mudah menghancurkan kita secara perlahan dan pasti,” katanya.

Metoda musuh dalam penghancuran negara ini bermacam-macam. Bisa berupa political decay, state capture, economi control. Yang pertama adalah perusakan dari dalam, mental penyelenggara negara dirusak dengan sogok, korupsi dan sebagainya. Yang kedua penguasaan negara dari dalam, tampuk-tampuk kekuasaan dimasuki dan dipegang. Yang ketiga adalah menguasai ekonomi. “Ketiga-tiganya sudah mulai terjadi di negara kita,” kata dia.

Kiki menggarisbawahi soal state caputure sebagai pembajakan negara oleh kelompok tertentu asing. Ia mensinyalir ketika dilakukan amandemen UUD45 pascareformasi ditengarai ada campur tangan asing. “Sejumlah undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak –sebagai turunan dari amandemen itu—bahkan sudah membolehkan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh bangsa Indonesia,” katanya.

Dia menyebutkan, sebagai Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat ia tidak menyebutkan ingin mengembalikan UUD45 ke bentuk sebelum amandemen. “Tetapi kami mau amandemen itu dikaji ulang lagi, ada ruh-ruh Pancasila sebagai ideologi semakin tidak terdapat dalam UUD hasil amandemen ini. INbi perlu diluruskan lagi,” katanya.

Siapa yang mesti menyadari ini? Menurut Kiki adalah generasi yang sekarang. Generasi muda perlu menerima kurikulum pendidikan yang berisi perluasan untuk pelatuhan bela negara, kembali membumikan Pancasila. “Pembangunan  karakter itu mesti dijiwai Pancasila, itu hanya bisa dimasukkan dalam dunia pendidikan agar masih sebagai sistem negara,” kata jenderal yang pernah menjadi Panglima Penguasa Darurat Militer Timor-Timur (1999) itu.

Pendidikan karakter yang saat ini sudah mulai menjadi isu utama dunia pendidikan, harus berlangsung terus menerus, Tak hanya pada tingkat dasar saja, tetapi sepanjang hayat harus diberikan untuk membentuk karakter bangsa. Ia kemudian menyindir moto pendidikan nasional ‘Pendidikan Berbasis Kompetensi’. Ini harus dikoreksi, motonya menjadi : ‘Pendidikan berbasis karakter dan kompetensi’.

Ia mensinyalir ini –menonjolkan kopmpetensi dibanding karakter bangsa-- terjadi karena bangsa ini menjauh dari Pancasila. Kiki ambil contoh dari sistem kenegaraan yang makin lekat dengan demokrasi berhitung suara. Sistem one man one vote justaru mencerabut keluhuran pesan Pancasila yakni ‘hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’. “Kita seolah begitu asyiknya dengan sistem one man one vote yang mengenyampingkan permusyawaratan,” katanya.(eko)


Jangan Lewatkan