Gugatan Batas Usia Ditolak MK, Faldo Maldini Gagal Maju Pilgub Sumbar

Faldo Maldini. (dok Instagram @faldomaldini)

JAKARTA (Metrans)

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi aturan mengenai batas minimal calon kepala daerah yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pemohon dalam uji materi ini ialah sejumlah politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI), seperti Tsamara Amany, hingga Faldo Maldini.


"Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK seperti dilansir dari kompas.com, Rabu (11/12/2019).

Pemohon menilai Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada menghalangi pemohon untuk maju sebagai gubernur, wali kota, dan bupati.

Sebab, dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat minimal seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pasal 7 ayat (2) huruf e menyebutkan, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun. Sedangkan untuk calon wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati minimal berusia 25 tahun.

Menurut pemohon, aturan itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis.

Tidak hanya itu, aturan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama.

Oleh karenanya, para pemohon meminta supaya MK menurunkan batas minimal usia calon kepala daerah menjadi 21 tahun seperti batas minimal usia calon anggota legislatif.

Namun demikian, Mahkamah menilai, permohonan Tsamara dan kawan-kawan tidak beralasan menurut hukum.

Sebab, menurut Mahkamah, aturan batas minimal calon kepala daerah tak bisa disamakan dengan aturan batas minimal caleg.

"Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon mengenai inkontitusionalitas Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Pilkada adalah tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim I Dewa Gede Palguna.

GAGAL MAJU PILGUB

Akibat keputusan ini, Faldo dipastikan gagal untuk maju di Pilgub Sumatera Barat tahun 2020 mendatang.

"Faldo sudah kampanye di banyak titik di Sumbar, tentu ada kerugian konstitusional. Karena Faldo usianya masih 29 tahun. Dan kemungkinan besar Faldo tidak bisa maju karena putusan ini, kecuali ada perubahan pelaksanaan, jadwal pelaksanaan atau penetapan (pemilihan) gubernur," ujar Tsamara Amany usai sidang putusan di Gedung MK dilansir dari kumparan.com, Rabu (11/12).

Ia mengaku belum mengetahui langkah-langkah yang akan diambil Faldo menyusul keputusan MK ini. PSI akan membahas dulu bersama Faldo mengenai langkah ke depan.

"Tapi tentu ada langkah-langkah yang mesti dipikirkan. Karena per hari ini dengan jadwal yang ada, ya tentu Faldo tidak bisa maju," kata Tsamara.

Tsamara menyayangkan keputusan tersebut. Sebab, keputusan MK ini menghambat proses penyiapan kader muda sebagai pemimpin bangsa.

"Sebetulnya kami sangat menghormati keputusan tersebut, tapi kami harus akui keputusan ini tidak mencerminkan semangat regenerasi," jelas Tsamara.

Gugatan batas usia syarat maju Pilkada diajukan oleh empat politisi muda Cakra Yudi Putra dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta Dara Nasution dan Tsamara Amany dan Faldo Maldini dari PSI.

Faldo menyoroti pasal 7 UU Pilkada yang mensyaratkan usia minimal untuk maju Pilgub adalah 30 tahun. Ketentuan itu bisa menjegal niatnya maju Pilgub Sumatera Barat 2020, karena masih berusia 29 tahun.

"Ya, niatan ada untuk maju Pilgub Sumbar," kata Faldo usai mendaftarkan gugatannya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (23/9) lalu.

Faldo menjelaskan, jika pasal ini tetap berlaku dan dijalankan maka ia tak bisa mendaftarkan diri maju Pilgub Sumbar. Sebab, penetapan calon berlangsung satu hari jelang umurnya berganti jadi 30 tahun, sesuai minimal usia dibolehkan maju sebagai gubernur.

Adapun yang digugat adalah pasal 7 ayat 2 huruf e terkait batasan umur maju Pilkada.

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota."


Jangan Lewatkan