Jika Perpres Terbit, Pembangunan KEK Mentawai Dimulai

19-04-2018

Mentawai, (Metrans)

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai akan dimulai 2019 mendatang.


"Kita juga sedang bicara dengan anggota DPR RI untuk mendorong pembangunan ini, agar nanti penganggarannya ada dari APBN," kata Nasrul kepada Metroandalas.co.id  saat berkunjung ke Dusun Peipei, Desa Taileleu, Siberut Barat Daya, Rabu (18/4/18).

Nasrul Abit bersama rombongan datang ke lokasi KEK bersama rombongan BPK RI sekaligus menyiapkan kedatangan rombongan Kemenko Kemaritiman hari ini ke lokasi sama.

"Setelah kedatangan rombongan Kemenko Kemaritiman, Pak Gubernur akan melakukan presentasi dengan Menteri Pariwisata, habis itu Dewan KEK, Kemenko Ekonomi, kemudian menunggu Peraturan Presidennya," jelas Nasrul.

Jika Perpres selesai tahun ini, dan anggarannya sudah sesuai maka pembangunan sudah bisa dimulai."Kita berharap tahun ini Perpresnya sudah siap, dan kita tinggal menunggu anggarannya, setelah itu semua, awal tahun 2019 fisiknya sudah dibangun," katanya optimis.

Disebutkan Nasrul Abit, untuk lahan pembangunan KEK, masyarakat setempat sudah menghibahkan tanahnya, dengan biaya ganti rugi kepada pemilik lahan, seperti pembiayaan anak sekolah dan ganti rugi lainnya yang berupa materi.

"Masyarakat sudah sepakat, sudah ada surat pernyataan, nanti setelah proyek perusahaan masuk dan KEK ini berjalan, pemilik tanah akan dipekerjakan (di lokasi KEK)," katanya.

Selain itu anak (pemilik tanah) yang sekolah atau kuliah setelah selesai juga akan dipekerjakan di KEK itu sendiri, dalam arti dari dini perusahaan sudah memberikan peningkatan sumber daya manusia (SDM) kepada pemilik tanah ataupun masyarakat.

Di samping itu, masyarakat bisa membuka usaha di kawasan ekonomi khusus, seperti berdagang dan lain sebagainya.

Meski demikian, dalam liputan Metroandalas.co.id  Februari lalu ke lokasi KEK, masyarakat setempat masih gamang dan terjadi pro dan kontra.Bagi yang pro, sudah menyerahkan lahannya dan mendapat kompensasi uang dan beasiswa untuk anak.Namun bagi yang kontra, menolak karena memiliki usaha kebun kelapa dan kopra tempatnya menggantungkan hidup.(can)


Jangan Lewatkan