Jokowi Telepon Dirjen WHO Terkait Corona, Bahas Apa?

Presiden Joko Widodo. (Foto: dok/Biro Pers Setpres).

JAKARTA (Metrans)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menelepon Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Telepon tersebut diketahui untuk meningkatkan kerjasama dalam penanganan virus Corona


Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui akun twitter resminya, @DrTedro, Jumat (13/3) menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia dalam penanganan virus Corona. Tedros menyebut antara WHO dan pemerintah Indonesia telah menyepakati kerja sama dalam penanganan virus Corona.


"Panggilan telepon yang sangat baik dengan Presiden #Indonesia @jokowi. Saya mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan pemerintah pada penanganan dan mempersiapkan sistem kesehatan dan sektor lain untuk merespons #COVID19 . Kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan saya meyakinkannya kesiapan @WHO untuk mendukung," berikut bunyi cuitan twitter Tedros seperti dilihat, Sabtu (14/3).


Sementara itu, komunikasi antara Jokowi dan Tedros juga dibenarkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian. Donny mengatakan Tedros mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam mengatasi Corona di dalam negeri.

"Ya beliau mengapreasiasi langkah-langkah pemerintah Indonesia mengatasi pandemik covid-19 dan WHO akan terus bekerjasama dengan pemerintah RI dalam memerangi covid-19," katanya dilansir dari detik.com.

Diketahui, Jokowi juga sudah menelepon Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong untuk pencegahan penyakit lewat perbatasan. Terutama Batam, yang berada di seberang Singapura.

"Kita juga antar-negara, terutama di dekat-dekat kita juga saling berkoordinasi. Tiga hari lalu saya telah bertelepon dengan PM Lee Hsien Loong, berbicara perbatasan di Batam mengenai apa yang telah dan akan kita lakukan," kata Jokowi.

Untuk dalam negeri, Jokowi sudah menunjuk Achmad Yurianto sebagai jubir pemerintah untuk penanganan virus Corona. Yurianto menyampaikan informasi ke publik secara reguler untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.

"Pemerintah juga berkomunikasi publik yang aktif reguler dan terbuka kepada masyarakat untuk mencegah simpang siur dan jubir sudah kita ditunjuk," ujarnya. (dtk)


Jangan Lewatkan