DIDUGA TERJADI PENYELEWENGAN DANA DESA

Kantor Wali Nagari Koto Berapak Digeledah Jaksa

Penyidik Kejari Painan sedang melakukan penggeledahan

PAINAN (Metrans)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Painan Kabupaten Pesisir Selatan, menggeledah kantor Wali Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang, karena diduga adanya penyelewengan penggunaan dana nagari tahun 2015-2016 oleh Wali Nagari tersebut, Kamis (27/7)

Kasi Pidsus Kejari Pessel Yuharmen Yakub didampingi anggota tim penyidik menyampaikan kepada wartawan  bahwa pihaknya saat ini memang tangah pengumpulkan bukti-bukti. 

"Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik ini, bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya pengaduan masyarakat tentang dugaan korupsi penggunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015-2016 oleh Wali Nagari tersebut", kata dia


Dikatakan, sebelum penggeledahan itu, pihaknya juga telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi, termasuk wali nagari sendiri. 

"Dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana nagari tahun 2015-2016 sebagai mana dilaporkan masyarakat ini, kita telah memanggil belasan saksi, diantaranya Kaur Nagari, perangkat nagari, para kepala-kepala kampung dan Wali Nagari Koto Berapak Nazpi," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini kasus itu masih dalam tahap penyidikan sebagai mana Sprint 01/N.3.19/fd.1/02/2017 tangal 3 Februari 2017. 
  
Ia menambahkan bahwa dalam kasus tersebut pihaknya memang belum menetapkan siapa tersangka, termasuk juga besar kerugian yang ditimbulkan sebagai mana pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. 
  
"Dalam kasus ini kita memang belum menetapkan tersangka, sebab masih dalam pengumpulan bukti-bukti. Walau demikian, potensi tersangka bisa lebih dari satu orang. Kita tunggu saja prosesnya. Selain melakukan penggeledahaan kantor wali nagari, kita bersama tim penyidik juga menggeledah kediaman wali nagari di belakang Pasar Koto Barapak. Berapa besar kerugian negara, kita juga belum bisa menentukan," ujarnya
  
Sementara itu, Wali Nagari Koto Berapak, Nazpi membenarkan adanya penggeledahan itu, dan menyampaikan bahwa dalam kasus itu lebih besar muatan politiknya. 
 
"Walau demikian, sabagai warga negara saya akan selalu taat hukum, dan akan menghargaai setiap tahapan, atau proses lebih lanjut," kata dia
   
Dikatakanya, nagari yang berpenduduk 3.500 jiwa dengan 800 kepala keluarga (KK) itu, total anggaran nagari tahun 2015 sebesar Rp700 juta,  dan tahun 2016 sebesar Rp1,028 miliar pula. 
  
"Pada tahun 2015 anggaran nagari sebesar Rp700 juta, yang tediri dari Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp238 juta dan DD sebesar Rp362 juta. Sedangkan di tahun 2016 sebesar Rp1,028 miliar pula, yang terdiri dari ADD sebesar Rp600 juta, dan DD sekitar Rp400 juta," ujarnya. 
   
Ia menjelaskan, bahwa dalam menggunakan anggara nagari baik yang bersumber dari pusat maupun daerah, pihaknya di nagari selalu mengacu kepada ketentuan antministrasi keuangan. 
   
"Karena ada pihak-pihak atau sekelompok orang yang tidak senang disebabkan persaingan politik, sehingga saya ini dilaporkan ke pihak hukum, sebagai mana saat ini, dan saya siap mempertanggung jawabkan bila memang melanggar hukum," katanya.(mil)


Jangan Lewatkan