oleh



Kasus Penggelapan Motor, Caleg Gerindra Kabupaten Solok Dua Kali Mangkir dari Panggilan Polisi

SOLOK (Metrans)

Calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Kabupaten Solok, Dodi Hendra Dt Pandeka Sati (45), yang tersangkut kasus dugaan penggelapan sepeda motor modifikasi jenis "jap style", dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polsek Kota Solok. Panggilan pertama dengan nomor S.Pgl/16/VI/2019-Reskrim, pada Kamis (13/6) tidak dipenuhi Dodi Hendra. Dilanjutkan dengan panggilan kedua pada Rabu (19/6) yang juga tidak dihadiri Dodi Hendra.

Kapolsek Kota Solok, AKP Anggara Rustamyono menyatakan, alasan utama Dodi Hendra menurut pengakuannya adalah karena sedang di luar daerah. Anggara menyatakan pemanggilan Dodi Hendra adalah sebagai saksi untuk didengar keterangannya terkait kasus tersebut.


"Sudah kita layangkan dua kali panggilan. Namun tidak dipenuhi, dengan alasan yang bersangkuta sedang di luar daerah," ujarnya.

Sebelumnya, calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Kabupaten Solok, Dodi Hendra Dt Pandeka Sati (45), dilaporkan Mira Khairani Anas (47) ke Polsek Kota Solok karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan satu unit sepeda motor, pada Senin (20/5) lalu. Caleg terpilih dari daerah pemilihan I Kabupaten Solok (Kubung, Gunung Talang, IX Koto Sungai Lasi) tersebut dilaporkan ke Mapolsek Kota Solok dengan Surat Tanda Penerimaaan laporan dengan nomor STPL/23/V/2019/Sekta. Dodi Hendra yang meraih 2.968 suara atau tertinggi dari enam caleg terpilih dari Gerindra di DPRD Kabupaten Solok, digadang-gadang akan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Solok 2019-2024.

Pengacara Mira Khairani, Firdaus, menyatakan kliennya terpaksa menempuh jalur hukum, karena tidak ada itikad baik dari Dodi Hendra untuk membayar uang pembelian satu unit sepeda motor modifikasi "jap style" sebesar Rp 17 juta pada Juli 2018 lalu. Dodi Hendra terancam pasal 378 KUHP tentang penggelapan.

Menurut Firdaus, kejadian tersebut berawal pada pertengahan Juni 2018 lalu. Saat itu kliennya berniat untuk menjual sepeda motor Jap style dengan nomor polisi BA 6042 NF. Menurutnya, Dodi Hendra yang mengetahui Mira hendak menjual sepeda motornya meminta agar tidak dijual kepada orang lain, sebab ia tertarik untuk membelinya.

Keduanya belah pihak akhirnya sepakat dengan harga motor. Kemudian Dodi Hendra berjanji baru akan melakukan pembayaran melalui rekening setelah sepeda motor ada ditangannya.

Setelah sepeda motor dijemput oleh orang suruhannya dan sampai di rumahnya pelaku, Dodi Hendra langsung menghubungi suami Mira, Armidon Dt Bungsu dan kembali meminta nomor rekening. Namun tidak seperti yang dijanjikan, pelaku urung mengirimkan uang pembayaran motor kepada korban hingga berselang cukup lama. 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu, saat diminta tanggapannya terhadap kasus yang menimpa kadernya, menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan proses ini ke ranah hukum. Jon Pandu menyatakan kasus tersebut adalah kasus personal dan tidak memiliki hubungan dengan Partai Gerindra.

"Kita serahkan sepenuhnya aparat penegak hukum. Tidak ada sangkut pautnya secara kepartaian dengan Gerindra. Ini murni persoalan personal," ujarnya.

Menanggapi kasus ini, Dodi Hendra yang dihubungi via handphone membantah dirinya terikat jual beli dengan Mira Khairani. Menurutnya, kronologis sebenarnya adalah dirinya semula ditawarkan memakai motor tersebut oleh suami korban, Armidon Dt Bungsu. Dodi Hendra juga menegaskan bahwa antara dirinya tidak ada akad, akta atau perjanjian jual beli dengan Mira.

"Pada Juli 2018 lalu, suami Mira, Armidon Dt Bungsu, menawarkan sebuah motor kepada saya. Keesokan harinya, saya melihat motor tersebut. Namun tidak ada akta, akad ataupun perjanjian jual beli saat itu. Beberapa hari setelahnya, memang ada orang yang saya utus untuk melihat motor tersebut. Karena motor dalam kondisi rusak, maka dibawa dulu ke bengkel untuk diperbaiki. Hingga waktu itu pun, belum ada perjanjian jual beli dengan Armidon. Bahkan hingga detik ini, saya belum pernah melihat BPKB, STNK ataupun dokumen lain yang terkait dengan motor tersebut," ujarnya. 

Dodi Hendra juga mengaku, sekira satu bulan berikutnya, dirinya malah ditagih uang pembelian motor modifikasi tersebut. Padahal, belum ada kesepakatan harga dan perjanjian jual beli dengan Armidon ataupun Mira Khairani. Di waktu yang bersamaan, Dodi Hendra juga mengaku dirinya mulai sibuk dengan pencalonan sebagai Caleg DPRD Kabupaten Solok.

"Saya ditelepon beberapa kali agar segera mentransfer uang pembelian motor. Padahal berapa harga motor belum ada dan kelengkapan dokumen motor belum saya terima. Lalu, tiba-tiba ada laporan ke kepolisian. Ini kan aneh dan lucu," ujarnya.

Dodi Hendra menduga ada yang menunggangi persoalan ini. Sekretaris Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Sumbar tersebut menduga ada motif politik. Pada Pemilu 17 April 2019 lalu, Partai Gerindra berhasil mendapatkan 6 kursi dan suara terbanyak di Kabupaten Solok, yakni 29.596 suara.

"Saya menduga ini bermotif politik dan ada yang menunggangi. Hentikanlah," serunya. 

Hal senada juga diungkapkan salah satu rekan Dodi Hendra, Risman Bajau. Menurut Risman, dirinya mengetahui persis kronologis dan ikut menemani Dodi Hendra melihat motor modifikasi jap style tersebut. Bahkan, Risman lah yang memperkenalkan Dodi Hendra dengan Armidon Dt Bungsu. Risman juga menegaskan, tidak ada perjanjian jual beli dengan Armidon atapun Mira Khairani.

"Saya siap jadi saksi jika diperlukan. Jika seperti ini, ada upaya-upaya menjatuhkan dan pencemaran nama baik," ujarnya. (rijal islamy)


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru