oleh

SENATOR SUMBAR HERMAN DARNEL IBRAHIM:

Kenaikan NJOP Mesti Lewat Kajian Akademis

JAKARTA (Metrans)

Dalam Rapat Dengar Pendapat Materi Penyusunan RUU usulan DPD RI Revisi UU No 12 Th 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), senator dari Sumatera Barat, Herman Darnel Ibrahim menyorot pentingnya sosialisasi yang jelas dan teerarah atas penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh pemrirntah di daerah-daerah.

“Karena kenaikan NJOP yang tidak tersosialisasi baik kepada segenap pemilik tanah dan bangunan, akan berakibat merugikan masyarakat,” kata HDI –sapaan pria asal Talang Maur ini.


Menurut HDI, beberapa tahun terakhir terjadi kenaikan PBB yang besarnya  berbeda-beda. Terpantau juga di lapangan bahwa tidak ada penjelasan tentang pertimbangan kenaikan tersebut.

Kenaikan tarif PBB umumnya direspon oleh pemilik yang ingin menjual tanah dengan menaikan harga jual yang umumnya di atas NJOP. Ini dapat berakibat terjadinya kenaikan PBB secara kejar-kejaran terus menerus.

“Maka sesuai UU, Penetapan tarif PBB dan NJOP dilalukan oleh Pemerintah Daerah. Namun untuk melindungi masyarakat perlu adanya peraturan yang mengatur besaran kenaikan NJOP dan faktor pertimbangannya serta proses penetapannya, misal melalui kajian akademis melibatkan perguruan tinggi dan persetujuan oleh DPRD. Jadi tidak sepihak saja,” kata HDI.

Ia lalu mengambul contoh untuk kenailan NJOP di DKI Jakarta tahun 2018, rata-rata 19,54% dan tahun 2017 rata-rata 15%. Tidak ada sosialisasi kepada masyarakat tentang perhitungan kenaikannya.

“Akibatnya masyarakat membayar kenaikan yang cukup tinggi. Di sisi lain ini bisa memberi keuntungan mendadak kepada pihak pengembang properti yang umumnya banyak menguasai tanah kosong di kota-kota besar. Misalnya pada 2015 sekitar 85% tanah kosong di Jakarta dimiliki oleh perusahasn properti. Jadi adanya aturan yang jelas akan dapat mencegah adanya upaya pihak properti mendongkrak kenaikan NJOP untuk mendapatkan keuntungan mendadak.

Dalam rapat Senin lalu tersebut, Komite IV DPD RI menghadirkan narasumber ahli Dr Abdul Talib Mustafa dan Dr Tedi Sudrajat. (eko)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru