oleh

BATAS WAKTU HINGGA 28 OKTOBER 2018

Ketua Bawaslu Sumbar Ternyata Belum Masuk dalam "Sidalih" KPU

PADANG (Metrans)
Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar masih belum maksimal. Masih ada pemilih yang belum terdaftar. Terbukti, Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efritimen belum masuk dalam Sidalih sebagai salah seorang yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Data pemilih ini perlu kita singkronkan, supaya tidak ada pemilih yang kehilangan hak suaranya. Masih banyak persoalan Sidalih. Terbukti saya saja, Ketua Bawaslu Sumbar belum terdaftar di Sidalih," kata Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efritimen saat berbicara di acara Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pileg dan Pilpres 2019 yang dilaksanakan Bawaslu Sumbar, Senin (15/10) di Padang.

Surya mengatakan persoalan data pemilih menjadi salah satu potensi konflik yang bisa terjadi saat Pileg dan Pilpres. Apalagi, di Sumbar terjadi selisih angka data pemilih versi KPU Sumbar dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sumbar yang cukup besar mencapai 465.090 pemilih.


Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU Sumbar tercatat 3.464.152 orang. Sementara Disdukcapil Sumbar mencatat ada 3.929.242 warga wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau masuk sebagai warga yang memiliki hak pilih.

"Ada selisih sekitar 400 ribu lebih antara data KPU dengan Disdukcapil Sumbar. Ini sebenarnya bisa menjadi potensi konflik. Untuk itu, Bawaslu Sumbar berkeinginan mensingkronkan data itu sehingga tidak ada pemilih yang kehilangan hak pilihnya," kata Surya.

Surya mengatakan Undang-Undang (UU) Pemilu memberikan sanksi pidana penjara dan denda kepada yang tidak menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada Pasal 512 dinyatakan bahwa tak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS), perbaikan dan pengumuman DPS hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi DPT yang merugikan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2) akan dikenakan sanksi pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 bulan.

"Ada sanksi pidananya jika tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu. Nah, kita berharap antara KPU, Bawaslu dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dukcapil bisa bersama-sama melakukan singkronisasi data pemilih. Inilah salah satu tujuan diadakannya sosialisasi ini," kata Surya.

Sementara Komisioner KPU Sumbar, Nova Indra mengatakan rekomendasi dan temuan Bawaslu Sumbar telah menjadi perhatian dari KPU Sumbar. Untuk itu, pihaknya segera menindaklanjutinya sebelum tanggal 28 Oktober, sebagai batas waktu terakhir pemutakhiran data pemilih.

"Masih ada waktu sampai 28 Oktober. Pasti kita tindaklanjuti. Saya berharap partisipasi pemilih dalam hal mengecek datanya di Sidalih. Jika tidak terdaftar segera melapor dan akan kita tindaklanjuti," kata Nova Indra.

Nova Indra memberi apresiasi kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Sumbar itu. Pasalnya, sosialisasi yang melibatkan Bawaslu, KPU dan Disdukcapil se-Sumbar bisa menyelesaikan persoalan data pemilih di Sumbar.

"Saya apresiasi, semoga dengan bertemunya tiga elemen ini, KPU, Bawaslu dan Disdukcapil se-Sumbar bisa menyelesaikan persoalan yang ada," tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sumbar, Novrial pada kesempatan itu mengakui adanya perbedaan data antara miliknya dengan KPU Sumbar. Kendati demikian, selisih tersebut bisa disingkronkan.

"Memang ada perbedaan, namun hal itu bisa ditelusuri. Kita singkronkan. Sekarang kita sudah satu meja, tentu lebih mudah menelusuri dan menyingkronkannya. Sehingga kesalahan bisa diminimalisir lagi," kata Novrial.(pep)


Editor :  John Edward Rhony

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru