oleh

DEMI TRANSPARANSI

Komisi Informasi: Data Caleg Harus Dibuka

PADANG (Metrans)

Agar keterbukaan informasi tetap berjalan dalam pemilihan umum, maka diperlukannya keterbukaan sepenuhnya kepada publik. Salah satunya yakni publik mesti mengetahui data pribadi calon wakil rakyatnya.

Hal itu disebutkan, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hendra J Kede usai pelantikan Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatra Barat (Sumbar) periode 2019-2024, Senin (11/2) di Aula Kantor Gubernur.


"Kecenderungan saat ini di KPU Pusat tidak sampai dalam hal itu, membuka data calon wakil rakyatnya dari segi pribadi tersebut. Bahkan, ada partai yang tidak mencantumkan hal itu," katanya.

Namun, kata Hendra J Kede, seharusnya penyelenggara pemilu mesti memberikan seluruh data tersebut, sehingga masyarakat benar-benar mengetahui informasi calon wakil rakyatnya yang dipilihnya. Sebab, caleg ini merupakan calon pejabat di badan publik. Seperti DPR dan DPRD.

"Tapi yang jadi pertanyaan kenapa masyarakat tidak boleh mengetahui data wakilnya yang duduk di badan publik. Padahal Undang-undang mengatur hak untuk mengetahui itu merupakan hak kontitusional," ujarnya.

Dilanjutkannya, memang pada undang-undang Komisi Informasi tidak mengatur hal tersebut, sebab itu merupakan ranah data pribadi. Tetapi, KPU punya kesempatan untuk mengatur itu. Karena, informasi data pribadi calon itu itu tersimpan dalam dokumen KPU.

"Maka untuk itu masyarakat dapat menuntut KPU agar mempublish informasi terkait data caleg tersebut. Namun, jika KPU tidak berkeinginan untuk menginformasikan data tersebut, dikarenakan bersifat pribadi atau rahasia. KPU dapat menunjukan surat keputusan dari badan publik KPU yang mengatakan data itu sudah melalu proses uji konsekuensi sebagaidata yang dikecualikan atau dirahasiakan," terangnya.

Namun, hingga saat ini KPU belum menetapkan data pribadi caleg tersebut sebagai data yang dikecualikan atau dirahasiakan, sehingga belum ada surat keputusan. Dan, jika belum ada keputusaan itu secara prinsip data itu terbuka untuk masyarakat karena dikuasai KPU. Masyarakat boleh minta atau tidak.

"Jika publik ingin mengetahuinya. Dapat melakukan sengketa ke Komisi Informasi. Tapi jika data itu rahasia mesti dijelaskan dasarnya kenapa tidak boleh diketahui publik data tentang caloln wakil rakyat pilihannya. Itu mesti diberitahukan ke publik, sehingga publik tidak bertanya-tanya soal ini menyangkut keterbukaan informasi penyelengara pemilu," ulasnya.

Selain itu, meminalisir kecurangan pemilu, partai atau perorangan yang tidak memiliki saksi saat perhitunggan suara baik itu ditingkat TPS, maupun yang lebih tinggi dapat meminta data perhitungan tersebut kepada penyelengara pemilu, karena data itu merupakah hasil yang paling real, sehingga data itu dapat digunakan jika ingin bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

"Jadi, partai atau perorangan boleh minta data itu, jika KPU tidak dapat memberikan maka minta surat keputusan data itu dirahasiakan atau dikecualikan. Namun, terkait hal ini masih dalam tahap perundangan, belum dipublish ke publik," ujarnya.

Sementara Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno minta eksistensi KI terus ditingkatkan. Pasalnya, hingga saat ini, masyarakat Sumbar masih banyak yang belum paham kerja KI.

“Jadi, KI Sumbar harus terus mendorong lembaga publik untuk memberikan pelayanan publik sesuai standar. Masyarakat harus bisa akses informasi publik secara terbuka, karena itu hak mereka,” ujarnya.

Selain itu, Irwan juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya lima orang komisioner KI tersebut. “Selamat mengemban tugas bagi komisioner, kerja berat menanti di depan,” ungkapnya.

Lima komisioner yang dilantik, yaitu Adrian Tuswandi, Arfitriati, Tanti Endang Lestari, Nofal Wiska, dan Arif Yumardi. Mereka terpilih dari 31 orang kandidat yang mendaftar. (pep)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru