TERKAIT PEMINDAHAN PENGELOLAANNYA

Komisi V DPRD Sumbar Soroti Honor Guru SLTA

Ilustrasi.

PADANG (Metrans)

Komisi V DPRD Sumbar menyoroti kinerja Dinas Pendidikan Sumbar, khususnya untuk permasalahan gaji guru honorer SMA/SMK yang masih belum jelas dan tidak ada payung hukumnya.
Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat, saat melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan Sumbar, Kamis (4/5).

Seperti diketahui, setelah beralihnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, banyak hal yang belum terakomodir secara baik, termasuk masalah hak-hak guru honorer.


Hidayat menjelaskan, sebelumnya guru honorer dari Pasaman mendatangi DPRD Sumbar untuk meminta kejelasan statusnya karena sudah empat bulan tidak menerima gaji.

Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat Hidayat meminta pemerintah provinsi hendaknya dapat memperjelas status guru honorer pascaperalihan kewenangan mengelola SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

"Pengalihan kewenangan tersebut memang menambah beban belanja daerah, namun nasib guru honorer juga tetap harus diperhatikan," katanya.

Kemudian ia meminta Dinas Pendidikan mendata ulang seluruh pegawai yang kewenangannya beralih dari kabupaten dan kota ke provinsi termasuk guru honorer.

"Ini juga masalah kemanusiaan, bayangkan bagaimana rasanya gaji yang tidak seberapa itu tidak dibayarkan empat bulan," sebutnya.

Sementara itu Kepala Dinas  Pendidikan Provinsi Sumbar Burhasman Bur mengatakan, gaji guru honorer tingkat SMA sederajat yang beralih kewenangannya dari kabupaten dan kota ke provinsi sudah dimasukkan ke daftar pengguna anggaran (DPA) sekolah.

"Kami terus mengakomodasi pembiayaan guru honorer dan setelah adanya konsultasi akhirnya anggarannya dimasukkan ke DPA sekolah," katanya.

Ia mengatakan saat ini status guru honorer ketika pembayaran dialihkan dengan nama jasa mengajar karena dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang peraturan gaji pegawai tidak ada payung hukumnya jika gaji honorer langsung dibayarkan melalui dinas pendidikan, karena kontrak awalnya dengan kabupaten dan kota.

Pihaknya menjelaskan bersedia membayar gaji honorer jika ada regulasi yang melandasi sehingga tidak menimbulkan permasalahan nantinya.

Oleh sebab itu, solusinya yakni dengan anggarannya dimasukkan ke DPA sekolah dengan ketentuan kepala sekolah memverifikasi daftar guru-guru honorer yang ada di masing-masing sekolahnya dan diajukan ke Dinas Pendidikan Sumbar.

"Sekolah yang sudah memverifikasi guru honorer anggarannya sudah kami masukkan ke DPA sekolah dan gaji honorer langsung dibayarkan oleh kepala sekolah," sebutnya.

Untuk itu pihaknya mengimbau sekolah agar segera memverifikasi daftar guru-guru honorer yang ada di sekolahnya dan diajukan ke Dinas Pendidikan Sumbar agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.

 


Jangan Lewatkan