KONI Tanah Datar Gandeng TP4D Gunakan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Atlit

Ketua KONI Tanah Datar Doni Eka Putra, Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Tanah Datar Ardi dan rekan CV. Alta Makmur usai penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa atlit Porprov 2018.

BATUSANGKAR (Metrans)

Dalam rangka transparan dalam penggunaan anggaran kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten Tanah Datar  mengandeng Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Datar untuk mengawal penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa jelang Porprov 2018, Selasa (09/10) di kantor KONI setempat.

TP4D pastikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KONI Tanah Datar melalui dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemkab setempat tepat sasaran.


Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Tanah Datar Ardi, saat penanda tangani kontrak pengadaan peralatan atlet dan kontingen Tanah Datar dengan pihak rekanan pemenang tender CV. Alta Makmur.

“Ini memang tugas TP4D untuk melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap kegiatan pengadaan peralatan dengan total anggaran sekitar Rp 1,2 Milyar,” ungkap Ardi yang menjabat Kasi Intel Kejari itu.

Penanda tangani kontrak yang juga dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Syofyan Ali Zumara, Ketua KONI Doni Eka Putra serta Sekum KONI Syamsuar Mohd. Sutan dan Direktur CV. Alta Makmur ditegaskan Ardi, sesuai fungsinya TP4D melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap penggunaan anggaran negara.

Ia katakan, pengawalan dan pengamanan di sini lebih kepada bentuk arahan agar penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan hasil yang diharapkan dimana pelaksanaan kegiatan itu sesuai peruntukan dan tentunya sesuai aturan.

“Kami (TP4D, Red) menekankan agar pelaksana mengikuti aturan yang ada,” tegas Ardi.

Walau bersifat pengawalan, TP4D tambahnya, tetap akan bertindak sebagai upaya penegakkan hukum jika ternyata menemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut karena sesuai UU nomor 23 tahun 2014, selain melaksanakan pendampingan sebagai tugas pokoknya, kejaksaan juga dapat memberikan pertimbangan hukum terhadap lembaga lain.

Sementara itu, Ketua KONI Tanah Datar Doni Eka Putra mengatakan jika pengawalan yang dilakukan oleh tim TP4D sangat membantu kinerja KONI dalam memakai anggaran negara, agar semua potensi timbulnya berbagai masalah dalam penggunaan dan pelaksanaan kegiatan itu dapat ditekan.

“Yang terpenting jangan sampai ada pihak-pihak yang terkait melakukan kesengajaan melakukan tindak pidana korupsi. Tidak hanya rekanan, kami di KONI juga akan bermasalah,” ungkap Doni. (eri)


Jangan Lewatkan