oleh



KPU Sumbar Sosialisasi Jelang Rekrutmen Komisioner

PADANG (Metrans)

Jumlah Komisioner KPU yang selama ini berjumlah 5 orang, maka di Kabupaten/Kota Sumatera Barat selain KPU Kota Padang, Kabupaten Agam dan Pesisir Selatan akan berkurang menjadi 3 orang.

“Komposisi baru ini mendorong semakin ketatnya persaingan dalam rekruitmen komisioner baru,” Ketua KPU Sumbar, Amnasmen, dalam Sosialisasi Rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilu di Grand Inna Muara Hotel, Selasa (30/1).


Sosialisi ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dengan dua sesi. Pada sesi pertama yang dimoderatori Sekretaris KPU Sumbar, Firman, menghadirkan pembicara dari KPU Sumbar, Amnasmen dan Muftie Syarfie, serta Bawaslu Sumbar, Vifner.

Dikatakan, Sumbar bersama sejumlah provinsi lainnya di Indonesia memasuki priode rekruitmen baru akhir Mei 2018 ini, yang kemudian disusul 15 Kabupaten dan Kota lagi pada pertengahan Juni 2018 ini.

Menurut Amnasmen yang juiga didampingi semua komisioner KPU Sumbar, demokrasi itu dibangun dari penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Dan untuk sampai pada tahap itu, partisipasi atau tanggapan masyarakat dalam seleksi penyelenggara Pemilu sangat penting.

Amnasmen menguraikan tentang mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Proses pembentukan PPK kita jadwalkan 26 Januari hingga 7 Maret 2018. Sedangkan proses pembentukan PPS dimulai 12 Februari hingga 8 Maret 2018. Salah satu poin penting dalam perekrutan ini adalah tanggapan masyarakat, karena tidak semua pendaftar dikenal baik oleh tim seleksi. Permintaan tanggapan masyarakat ini kita beri waktu 7 hari," ungkap Amnasmen.

Sementara itu, Komisioner KPU Sumbar lainnya Mufti Syarfie menjelaskan, mekanisme seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai UU nomor 7 tahun 2017 dan PKPU nomor 7 tahun 2018 tentang tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Mufti juga menekankan bahwa proses seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota ini mengharapkan partisipasi masyarakat mengenai calon yang mendaftar ikut seleksi.

Pemateri lainnya, Vifner, memaparkan potensi-potensi beberapa pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu yang bisa bermuara pada hukuman pidana dan denda.

Pada sesi kedua, dengan moderator Agus Catur Rianto menghadirkan narasumber Aidinil Zetra dari FISIP Unand. Aidinil mengemukan persoalan-persoalan integritas yang mutlak dimiliki oleh penyelenggara Pemilu, dimana menjurutnya integritas itu harus melekat secara menyeluruh dalam diri penyelenggara Pemilu.


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru