oleh



Mahkamah Agung Tolak PK Baiq Nuril, Komnas: Peradilan Gagal Lindungi Korban Pelecehan Seksual

JAKARTA (Metrans)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril. Komnas Perempuan menilai masih ada pertimbangan hukum yang seharusnya digunakan hakim agung untuk mengabulkan PK tersebut.

"Meski menghargai keputusan MA sebagai kewenangan peradilan yang tidak boleh diintervensi, Komnas Perempuan menyesalkan tidak digunakannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 (PERMA 3/2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denga Hukum, dalam menjatuhkan putusan kasasi dan menolak Peninjauan Kembali kasus BN ini," kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana melalui rilis yang diterima Metrans, Senin (8/7).


Padahal, PERMA 3/2017, kata dia, adalah sebuah langkah maju dalam sistem hukum di Indonesia dalam mengenali hambatan akses perempuan pada keadilan. PERMA ini adalah sebuah langkah afirmasi dalam menciptakan kesetaraan (seluruh warga negara) di hadapan hukum.

Selain itu, Komnas Perempuan menyesalkan langkah Polda NTB yang menghentikan penyidikan kasus pencabulan yang dilaporkan Baiq Nuril. Azriana menilai polisi tidak mampu menerjemahkan batasan perbuatan cabul dalam KUHP dalam penyidikan kasus tersebut.

"Ketika Polri hanya memahami perbuatan cabul seharusnya perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik, maka korban dari kasus-kasus kekerasan seksual, terutama pelecehan seksual non fisik, tidak akan pernah terlindungi," sebutnya.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan akan meminta DPR RI dan Pemerintah untuk membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun, dengan tetap memastikan kesembilan jenis kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, dalam RUU tersebut dapat dipertahankan.

Kemudian, Azriana juga meminta agar Presiden RI memberikan amnesti kepada Baiq Nuril sebagai langkah khusus sementara atas keterbatasan sistem hukum pidana. Terutama, dalam melindungi warga negara yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual.

Ia juga berharap, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) untuk mengeluarkan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan seksual. Termasuk pelecehan seksual di lingkup Kemendikbud.

"Dan merekomendasikan kepada para pendidik pada institusi formal dan non formal untuk meningkatkan edukasi pencegahan kekerasan seksual," kata dia.

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Dinas PPPA setempat mengupayakan pemulihan dan pendampingan kepada BN, khususnya kepada keluarga dan anak-anaknya yang masih kecil," lanjut dia. (tim/rls)


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru