oleh

MUSYAWARAH TAK BUAHKAN HASIL

Masyarakat Akan Laporkan Wali Nagari Air Haji ke Ranah Hukum

AIR HAJI (Metrans)

Masyarakat Nagari Air Haji menginginkan persoalan itu berlanjut ke ranah hukum, disebabkan musyawarah untuk penjelasan terkait hilangnya anggaran kegiatan bidang pemberdayaan yang dialokasikan dari Dana Desa (DD) tahun 2017 lalu yang dilaksanakan Rabu (5/12) tidak membuahkan hasil.

Penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2017 lalu, bidang pemberdayaan masyarakat yang sudah ada di (Anggaran Pendapatan Belanja) APB-Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tidak terealisasi sampai saat ini.


Hal tersebut telah lama dipertanyakan warga, bahkan saking kesalnya sudah dua kali kantor Nagari Air Haji Barat, digembok warga, yang mengatasnamakan pemuda nagari setempat, hal tersebut dibenarkan, Anton (46) mantan anggota Badan Musawarah (Bamus) Nagari, tahun 2017 kepada metrans.

“Tidak terealisasinya anggaran pemberdayaan masyarakat tahun 2017 lalu khususnya seni budaya, kepemudaan dan olahraga, kerena sebelumnya anggaran itu sudah disepakati bersama. Namun, samapai saat ini realisasinya tak jelas. Pemuda sampai saat ini tak kunjung dilibatkan,” jelasnya Anton.

Pj. Wali Nagari Air Haji Barat, Zulkarnaini Aziz ketika dikonfirmasi mengatakan pengembokan kantor nagari itu tidak datangnya mantan Pj. Wali Nagari Acan Syafri yang diundang, untuk diajak bermusyawarah kemana uang anggaran bidang pemberdayaan masyarakat nagari tahun 2017 lalu, maka dengan emosi masyarakat melepaskan sasarannya untuk mengembok kantor nagari.

Menurut Zulkarnaini Azis anggaran tahun 2017 lalu itu tidak ada sisa di rekening nagari sisa anggaran nol rupiah. “Maka tidak bisa saya menjawab kepada masyarakat kemana uang tersebut dipergunakan karena APB tahun 2017 lalu itu belum ada saya lihat,” paparnya.

Sementara Mantan PJ Wali Nagari Air Haji Barat, Acan Safri saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa dirinya sudah bekerja sesuai aturan, terkait pengunaan anggaran pemberdayaan tersebut dialihkan ke program pembangunan Gedung Serba Guna Nagari Air Haji Barat, anggaran tersebut tidak bisa direalisasikan saat itu karena kegiatan pemuda seperti kegiatan petatah dan petitih tersebut tidak ada legalitasnya maka untuk mengunakan anggaran harus ada pertanggung jawabannya, dari hal tersebut tidak terealisasi bahkan ada tiga program dialihkan.

“Pertama saya jadi wali hanya satu bulan, makanya saya tidak tahu adanya kegiatan tersebut, dan ditambah lagi SK pembentukan Kelompok kegiatan tidak ada, bahkan saya tidak pernah melihat adanya kegiatan kelompok yang diajukan itu, saya sendiri tidak bisa membuat SK kelompok kegiatan, karena kegiatan yang diajukan pada bulan Maret sementara saya di tunjuk jadi Pj Wali Nagari pada bulan Oktober 2017 lalu,” paparnya

Menurut Acan Safri, semua anggaran 2017 tersebut sudah sesuai dengan aturan juknis penggunaan anggaran nagari, bahkan sudah disetujui oleh 3 dari 5 orang orang Bamus, salah sorang Bamus, Anton memang tidak mau menandatangani, sementara sijen, memang tidak berada di tempat.

“Karena Anton ini Bamus unsur pemuda ini syarat dengan misi politik yang dikemukakan, menurut keterangannya Anton ingin mendapat perhatian masyarakat untuk maju menjadi calon Wali Nagari, janganlah masyarakat yang diadu domba,” ungkapnya.

“Persoalan saya bakal dilaporkan ke ranah hukum, silahkan kan saja saya mempunyai data yang kongkrit kok. Bahkan, kegiatan saya ini sudah diperiksa Inspektorat dan mendapat penilaian terbaik dari Inspektorat dari 57 Nagari yang diperiksa pada bulan Mai 2018 lalu,” jelasnya (fdl)


Editor :  Raihan Al Karim

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru