oleh

SE GUBERNUR PERCEPATAN TANAM PADI

Masyarakat Beruntung, Swasembada Tercapai

PADANG (Metrans)

Kisruh Surat Edaran (SE) No.521.1/1984/Distanhorbun/2017 dan No.521.1/2088/Distanhorbun.2017, yang keduanya tentang Gerakan Percepatan Tanam Padi, ditegaskan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Sumbar, Candra, merupakan buah dari ketidakpahaman mengenai konten SE tersebut secara keseluruhan.

Seperti diketahui sebelumnya, sejak SE di atas dikeluarkan, ada sekelompok masyarakat merasa khawatir jika pengelolaan lahan petani diambil alih oleh pemerintah bahkan melibatkan militer dalam hal ini. Apalagi dalam SE tersebut ada pasal yang membunyikan angka keuntungan dalam format bagi hasil 20:80 (petani:pengelola), yang dianggap sebagian kalangan mengkebiri hak petani, membuat sekelompok masyarakat seperti Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS), misalnya, merasa dua SE tersebut ancaman serius bagi kelangsungan hidup petani di Sumbar.


“Semua ini adalah akibat tidak dipahaminya SE Gubernur secara menyeluruh. Semua kekhawatiran itu tidak beralasan. Karena sesungguhnya muatan SE sendiri justeru bersifat mendorong dan menguntungkan petani. Apalagi ini SE. Tidak mengikat. Eksekutornya adalah kepala daerah masing-masing kabupaten dan kota jika memang disetujui. Bukan gubernur. Ini justeru hanya bersifat imbauan,” Candra menegaskan.

Dijelaskan, inti dari dari SE tersebut adalah optimalisasi lahan pertanian irigasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan pencapaian swasembada. “Sama sekali tidak ada niat pemerintah untuk merampas lahan,” tukas Candra.

Diketahui, dari lahan pertanian irigasi yang ada di Sumbar, sedikitnya 15.000 hektare lahan terabaikan. Artinya, lahan tersebut sudah bisa diolah, tapi pengelola seolah berlamban-lamban atau terkesan mengabaikan produktivitas lahan. Untuk memicu produktivitas lahan-lahan tersebut, Distanhorbun Sumbar mengimbau kabupaten dan kota di Sumbar melakukan intensifikasi produktivitas lahan pertanian irigasi yang ada di daerahnya dengan menawarkan kerjasama pengelolaan lahan kepada para petani seperti yang dikatakan dalam SE.

Dalam SE dibunyikan imbauan untuk pemilik lahan yang lahannya sudah lebih dari 30 hari tidak digarap sama sekali agar mempertimbangkan bekerjasama dengan pemerintah untuk lahannya dikelola.

“Lebih dari 30 hari tidak digarap kan mubazir. Karena itu, bagi petani yang tidak mampu mengelola lahannya, pemerintah bisa membantu mengelola dengan seluruh biaya pertaniannya ditanggung pemerintah. Sementara kita melibatkan TNI di sini, bukan berarti pelibatan militer tidak tepat. TNI justeru sudah terlibat dalam optimalisasi pertanian sejak tahun 2012. Karena pada prinsipnya, panglimanya telah menyatakan kepada presiden bahwa mereka siap mendukung swasembada pangan. TNI di sini bahkan mitra kita di lapangan. Mereka menyumbangkan tenaga untuk membangun pertanian,” jelas Candra.

Candra menyayangkan adanya kesalahpemahaman mengenai SE yang beredar. Gubernur dianggap sebagai pembuat SE yang bisa merugikan petani. “Padahal SE ini dibuat oleh Dinas kami. Karena Gubernur mendukung selaku kepala daerah, maka SE ini ditandatangani beliau. Lagipula, jika ada kabupaten dan kota yang merespon SE, eksekutor dan kewenangannya nanti semata-mata di kabupaten dan kota tersebut serta mutlak di tangan bupati atau walikota yang bersangkutan. Bukan Gubernur. Di sini kita cuma mengimbau. Menyampaikan apa yang diharapkan pemerintah pusat ke provinsi, dan mendistribusikan ke kabupaten dan kota yang ada dipropinsi,” urai Candra.

Diungkapkan, ada sekitar 4000 traktor tersebar untuk eksekusi pertanian di Sumbar. Setiap Kelompok Tani (Keltan) diperkirakan mendapat 1 traktor untuk mendukung aktivitas pertanian mereka. Jadi, ditegaskan Candra, tidak ada alasan untuk berlamban-lamban dalam menjalankan pertanian dalam hal ini tanam padi. Apalagi mengingat bahwa untuk irigasi, pemerintah menjamin dan melakukan pemeliharaan.

“Untuk pemeliharaan irigasi sangat mahal biayanya. Tapi pemerintah melakukan itu,” sela Candra.

Pendapat salah satu kelompok yang menyatakan bahwa petani dipaksa untuk mengelola lahannya tanpa pemerintah memperhatikan kebutuhan syarat-syarat untuk itu, dikatakan Candra tidak tepat. Penawaran dalam SE tersebut bahkan membuat petani tinggal ongkang-ongkang kaki dan menerima hasil panennya tanpa bingung soal irigasi yang memadai, ketersediaan  pupuk, dan alih teknologi. Namun, ditekankan, bahwa tawaran dalam SE tersebut hanya untuk petani yang merasa tidak mampu mengelola lahannya sehingga menjadi lamban dalam intensitas lahan tersebut.

“Jika dia mampu, silahkan olah. Atau jika ada pihak ke-tiga untuk bekerjasama, juga tidak apa. Ini indikatornya kan 30 hari. Jika ternyata dalam 30 hari diabaikan, berarti menunjukkan mereka tidak mampu dan tidak ada mitra. Di sinilah kerjasama ditawarkan. Tapi, jangan lupa, ada kata-kata di dalam SE tersebut yang menyatakan bahwa jika petani akan memberlakukan apa yang diimbau di SE tersebut, harus ada perjanjian tertulis terlebih dahulu antara keduabelah pihak, sehingga tidak ada yang akan merasa dirugikan. Jadi tidak benar akan ada pengkebirian hak,” papar Candra lagi.

Candra mengimbau pada pihak-pihak yang merasa khawatir dengan terbitnya SE ini agar mendiskusikan dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar. “Silahkan panggil kami untuk berdiskusi. Jangan melakukan provokasi,” tegas dia.

SE Gubernur ini, menurut Candra, adalah untuk menyikapi chaos pertanian yang ada dimana banyak lahan lamban digarap sementara sesungguhnya tidak ada kendala yang masuk akal. SE yang diterbitkan bersifat motivasi dan tidak mengikat. Jika disambut, percepatan tanam padi dan swasembada bisa segera diwujudkan, karena pangan adalah hak semua orang.

“Bahkan petani bisa lebih untung jika bekerjasama secara pengelolaan dengan pemerintah. Dengan teknologi yang diterapkan, dari yang biasanya dalam dua tahun mereka lakukan lima kali panen, mereka akan bisa panen sampai enam kali. Biasanya dalam satu hektare bisa dihasilkan paling banyak lima ton, dengan teknologi yang diterapkan dalam pengelolaan nantinya mereka bisa menghasilkan paling sedikit enam ton. Tentu akan lebih menguntungkan. Mereka juga bisa belajar teknologi sehingga ke depannya bisa lebih maju lagi saat melakukan aktivitas pertanian sendiri. Penelantaran tenaga kerja juga tidak terjadi,” kata Candra. (yyn)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru