oleh



Masyarakat dan Pemkab Solok Siap Berperang Melawan Hoax

AROSUKA (Metrans)

Pemerintah Kabupaten Solok, Kepolisian, TNI dan segenap lapisan masyarakat dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kabupaten Solok, mendeklarasikan pernyataan sikap anti hoax, ujaran kebencian dan isu sara, di Ruang Pelangi Kantor Bupati Solok, Arosuka, Rabu (14/3).

Deklerasi ini dihadiri Kabid Layanan Kominfo Sumbar Nurfitrismen, Asisten Koordinator Bidang ADM, Syafrizal SJ, Dandim 0309 Solok diwakili oleh Mayor Inf. Togar Harahap, perwakilan Kajari Solok, Kepala Kesbangpol Kabupaten Solok Junaidi, Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, Forkopimda, perwakilan awak media (wartawan), perwakilan pelajar, perwakilan masyarakat, tokoh politik, perwakilan TNI, perwakilan Polisi, dan perwakilan dari masing-masing instansi pemerintahan Kabupaten Solok, yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kabupaten Solok


Pernyataan bersama ini dilakukan karena maraknya berita hoax, yang dinilai semakin meresahkan, yang akan dapat mengancam nilai-nilai persatuan dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Solok Gusmal menyatakan, Kabupaten Solok berkomitmen untuk menentang segala macam bentuk hoax. Selain itu pemerintah bersama masyarakat juga menyatakan sikap untuk menentang setiap munculnya ujaran kebencian maupun hal-hal yang berbau isu sara.

Gusmal menyebutkan, hoax atau berita bohong, bisa menjurus ke arah fitnah, dan bentuk adu domba. Apapun bentuknya, yang namanya fitnah selalu menjadi musuh bagi siapapun atau bagi kelompok agama apapun. Apalagi perkembangan teknologi di era digital, yang menjadikan sebuah informasi menjadi sangat mudah untuk diperoleh.

"Stabilitas negara dan ketenangan di masyarakat akan terancam oleh hoax, ujaran kebencian dan isu sara tersebut. Jadi, mari kita saring terlebih dahulu setiap informasi sebelum ditelan. Kita sebagai masyarakat Solok, dengan tegas siap berperang melawan hoax, ujaran kebencian dan isu SARA," kata Gusmal.

Selain itu, bupati juga mengingatkan jejaring sosial, seperti i facebook, twitter, whatsapp dan instagram sebagai sebuah contoh aplikasi yang marak digunakan masyarakat dalam menyebarkan informasi hoax.

Dikatakan, kemudahan dalam menyampaikan berita hoax merupakan lahan subur bagi pelaku dalam membagikan informasi berita bohong, untuk tujuan memecah belah. Ini begitu dominan di dunia maya.

"Seluruh kalangan saat ini sudah memiliki akses terhadap internet, masyarakat harus mampu melihat kebenaran dari semua berita yang ada di media sosial. Kalau belum tahu, lebih baik diam dulu, kemudian dicari kebenaran atau perbandingan dari berita yang lain," ujar Gusmal.

Gusmal berharap kantor Kesbangpol bekerjasama dengan aparat penegak hukum serta Dinas Kominfo, untuk saling bersinergi dalam upaya meminimalisir dan memerangi penyebar hoax, ujaran kebencian dan sara, demi menjaga stabilitas dan keutuhan negara.

Senada dengan itu, Kapolres Arosuka, AKBP Ferry Irawan, yang turut menjadi narasumber dalam deklarasi tersebut, dengan tegas menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga perdamaian, serta tidak mudah terprovokasi dan terpecah belah akibat berita hoax, ujaran kebencian dan isu Sara.

Kapolres menyebutkan, semua itu merupakan bentuk gangguan besar bagi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Para pelaku yang membuat/menyebar informasi mengabarkan berita hoax atau isu sara, hukuman berat sudah menanti. Karena, ini sudah tertuang di UU Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancamannya tidak main-main, bisa kena pidana penjara enam tahun dan denda Rp1 miliar," sebut Kapolres. (ad)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru