New Normal di Indonesia: Siapkah Kita Berdamai dengan Covid-19?

Annisa.

Oleh: Annisa *

“Ada kemungkinan masih bisa naik lagi, atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi, dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan.” (Presiden RI, Joko Widodo, Kamis 7 Mei 2020).

Begitulah sepenggal kalimat yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sebuah video yang diunggah oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (7/5/2020). Belakangan, Sekretariat Negara mengeluarkan penjelasan resmi atas frasa "hidup berdamai" tersebut. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan bahwa maksudnya, Jokowi ingin agar masyarakat tetap produktif meski virus corona masih mewabah di dalam negeri. Frasa 'hidup berdamai' diartikan sebagai penyesuaian baru dalam tatanan kehidupan.


Kalimat ini membuat kita bertanya, mungkinkah pemerintah sudah menyerah menghadapi Covid-19 karena ketiadaan vaksin? Lalu sampai kapan pandemi ini akan berakhir di Indonesia? Di tengah pandemi Covid-19 yang telah merenggut 1.573 nyawa warga Indonesia hingga saat ini, kata new normal menyeruak ke permukaan dan tengah menjadi perbincangan warga dan netizen. Apakah pandemi sudah berakhir sehingga kita masuk ke era normal baru? Tentu saja tidak.

Kita masih harus berkutat dan bekerja keras menangani Covid-19. Kita belum bisa memastikan kapan wabah ini sirna. Seluruh negara di dunia sedang mencari cara untuk mengembalikan kehidupan normal umat manusia. Lantas, apa normal baru yang dimaksudkan? New normal adalah paradigma berpikir dan berperilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun, ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Artinya, ini menjadi cara kita mengadaptasi pandemi dengan membuat diri lebih 'nyaman' di tengah ketidakpastian.

Indonesia termasuk salah satu negara yang terjangkit Covid-19 dengan kasus positif yang terus meningkat, sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada Jumat (3/4/2020). 

Beberapa provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia telah menerapkan PSBB sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 yang telah ditetapkan. Bahkan beberapa daerah juga menerapkan PSBB beberapa jilid karena melihat kondisi penyebaran Covid-19 yang tak kunjung menurun. Faktanya, update terakhir pada Sabtu (30/5/2020), kasus positif di Indonesia telah tercatat mencapai 25.773 kasus dengan total yang sembuh sebanyak 7.015 orang, dan angka kematian mencapai 1.573 orang.

Melihat pergerakan kurva yang masih labil atau menggambarkan grafik naik/turun, bahkan meningkat signifikan beberapa hari belakangan saat umat Islam sedang merayakan hari kemenangan (Idulfitri 1441 H), tak membuat takut beberapa warga Indonesia. Masih banyak juga masyarakat yang nekat bepergian keluar rumah dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini tentu mengakibatkan penyebaran Covid-19 semakin cepat berkembang. Melihat kondisi yang seperti ini, memang tak mudah rasanya untuk melawan Covid 19 dan membasmi virus corona tersebut dengan cepat. Namun hal ini bukan berarti negara yang terjangkit (khususnya negara Indonesia) tidak mampu bertahan dan melawan Covid-19 ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mewabahnya virus corona ini membawa dampak perubahan yang signifikan. Keadaan yang seketika berubah, membuat pemerintah harus bekerja keras dan 'memutar otak' agar roda kehidupan, khususnya perekonomian terus berjalan dengan baik. Betapa tidak, aturan yang teradapat pada PSBB mengharuskan masyarakat menerapkan physical distancing. Sejumlah aktivitas industri dan perkantoran yang berkaitan di luar sektor utama diwajibkan berhenti dan digantikan dengan bekerja dari rumah (Work from Home). Sehingga pertumbuhan prekonomian di segala sektor terhambat dan berjalan melamban. Tentunya dalam hal ini, pemerintah harus terus melakukan langkah kebijakan secara hati-hati dengan terus memantau keadaan guna memulihkan ekonomi Indonesia.

Secara tiba-tiba Presiden Joko widodo mengeluarkan rencana kelaziman baru (new normal) yang begulir di tengah pandemi corona di Indonesia. Banyak berbagai kalangan mengkritik kebijakan Presiden terhadap pemberitahuan akan penerapan new nomal di Indonesia. Tak sedikit masyarakat menanyakan kesanggupan Indonesia dalam menerapkan new normal, bahkan tak sedikit orang berpikir dampak yang akan lebih besar jika Indonesia menerapkan new normal tersebut. Keadaan penyebaran Covid -19 yang belum menunjukkan angka penurunan, membuat masyarakat cemas dan ragu akan penerapan new normal.

Keinginan Presiden Jokowi yang disampaikan pada 7 Mei 2020 lalu, di mana beliau menyatakan berkeinginan untuk hidup “berdampingan” dengan corona, seakan masyarakat diharuskan berdamai dengan corona. Penerapan new normal merupakan praktik dari wacana relaksasi PSBB. Aktivitas ekonomi, terutama perkantoran, industri serta pusat perbelanjaan seperti supermarket dan mal berjalan, dengan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Pemulihan perekonomian saat pandemi Covid-19 merupakan dasar tujuan pemerintah, tidak serta merta Indonesia dengan begitu saja menerapkan new normal

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, jika pemerintah berhasil memberlakukan era normal yang baru atau new normal tanpa membuat kasus positif virus corona melonjak, Indonesia bisa keluar dari ancaman pertumbuhan ekonomi negatif. Namun kebijakan Presiden Jokowi dalam menerapkan new normal di Indonesia harus memperhatikan pola kehidupan warga negaranya. Pasalnya, masih banyak warga negara yang tidak memperhatikan prinsip physical distancing. Kurangnya kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi keraguan akan keberhasilan dari kebijakan new normal itu sendiri. Dikhawatirkan nantinya kebijakan new normal ini malah membuat keadaan lebih memburuk dari sebelumnya.

Bahkan yang lebih membahayakan, jika banyaknya warga negara yang berguguran di atas perkembangan perekonomian negara. Memang sulit dalam mengambil keputusan dalam situasi rumit saat ini dengan keadaan yang mengancam keselamatan jiwa. Pemerintah harus berhati-hati dalam melangkah dan mengambil kebijakan. Indonesia bisa belajar dari salah satu negara yang sudah dulu menerapkan new normal, yakni Korea Selatan yang berujung fatal dan kembali memperketat pembatasan sosial guna mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Pasalnya, terjadi pelonjakan kasus jumlah pasien positif yang dilaporkan naik secara signifikan. Hal ini tentu bukan harapan dari penerapan new normal.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan agar setiap negara yang hendak melakukan transisi, pelonggaran pembatasan, dan penerapan skenario new normal harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, bukti yang menunjukkan bahwa transmisi Covid-19 dapat dikendalikan. Kedua, kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Selanjutnya, risiko virus corona diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi , terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ramai. Keempat, langkah-langkah pencegahan di tempat kerja ditetapkan. Dengan menerapkan jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan kebersihan pernapasan. Kelima, risiko kasus impor dapat dikelola. Dan terakhir, masyarakat memiliki suara dan dilibatkan dalam kehidupan new normal.

Jika melihat kondisi Indonesia dalam menangani Covid-19 saat ini, syarat negara menetapkan new normal dirasa belum terpenuhi. Kasus positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan, tenaga medis yang berjuang di barisan paling depan tampak kewalahan dalam menangani pasien positif  Covid-19. Bahkan sedihnya, tak sedikit tenaga medis yang gugur dalam berjuang memerangi Covid-19, serta  beberapa daerah yang masih keterbatasan alat pelindung diri (APD).

Setiap langkah yang diambil untuk transisi menuju new normal harus dipandu oleh protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Begitu juga dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat dengan pertimbangan ekonomi dan sosial. Semoga segala bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya melewati badai Covid-19 telah dipikirkan sebaik mungkin, sehingga Indonesia tetap dalam keadaan yang baik sesuai dengan  amanat Undang-undang Dasar 1945 dalam melindungi segenap bangsa Indonesia.

Teruntuk seluruh warga Indonesia, diharapkan tetap menjaga kesehatan dan melindungi diri dari bahaya ancaman Covid-19 dalam menjalanankan kehidupan nantinya. Kalaupun nantinya new normal tetap diberlakukan, semoga kita semua mengindahkan protokol kesehatan Covid-19. Apapun keputusan dan kebijakan pemerintah, kita semua berharap, semoga memang itu yang terbaik untuk negeri ini. Kita bersama pun harus mendukung kebijakan pemerintah, jika itu ke arah yang lebih baik. Mari sama-sama kita memerangi Covid-19, semoga kita semua dalam kondisi sehat, dan pandemi ini segera berakhir. Indonesia melawan Covid-19, bersama kita bisa!!!

*) Penulis merupakan mahasiswi sekaligus Dewan Penasihat Pengurus Kombad Justitia (Klub Debat dan Penulisan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Andalas.


Jangan Lewatkan