oleh

PERMENHUB 108 TERBIT

Organda Sumbar Tetap Menolak Angkutan Online

PADANG (Metrans)

Kendati Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek diberlakukan terhitung Rabu (1/11) ini, namun Organda Sumbar tetap menolak kehadiran angkutan online di Sumbar.

Pasalnya, hingga sekarang belum ada angkutan online yang terdaftar atau memiliki izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar sehingga dipastikan angkutan tersebut ilegal.


"Kita minta aparat penegak hukum untuk menertibkan angkutan online yang beroperasi di Sumbar. Kendati Permenhub 108 Tahun 2017 sudah keluar, namun di Sumbar angkutan online ini belum berizin. Mereka ilegal dan harus ditindak," ujar Ketua Organda Sumbar, S. Budi Syukur, Selasa (31/10) di Padang.

Budi Syukur menyebutkan angkutan online tersebut tetap menggunakan kendaraan sehingga kendaraan tersebut harus memiliki izin sebagai angkutan umum. Untuk itu, pihaknya berharap angkutan online tersebut harus memiliki izin sebelum beroperasi.

"Yang online itu aplikasinya, sedangkan jasanya tetap menggunakan angkutan. Nah, kalau angkutannya tidak berizin, Organda Sumbar menolak secara tegas dan kita minta aparat penegak hukum menindaknya. Lain halnya jika angkutan itu berizin, kita tidak bisa melarang," ujarnya.

Menurut Budi, kendati Permenhub 108 Tahun 2017 telah dikeluarkan dan diberlakukan sejak 1 November ini, namun hal itu bukan berarti bisa melegalkan kendaraan pribadi dijadikan kendaraan umum.

"Angkutan online tidak bisa seenaknya menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Ini jelas menyalahi hukum, sebab untuk menjadi angkutan umum harus memiliki izin. Nah izin inilah yang menjadi kuncinya," tegas Budi.

Budi mengatakan jika angkutan online di Sumbar menggunakan angkutan berizin, Organda Sumbar tidak akan menghalang-halanginya. Malahan, pihaknya akan memberikan dukungan penuh.

"Kita dukung jika angkutan online itu menggunakan angkutan yang sudah berizin. Jika tidak, jelas kami menolak secara tegas," jelasnya.

Budi menyebutkan angkutan online tanpa izin tersebut sangat berbahaya karena tidak ada jaminan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Selain itu, jika terjadi kecelakaan penumpang tidak akan mendapatkan asuransi dari Jasa Raharja.

"Kalau tidak ada izin tentu tidak ada jaminan bagi penumpang. Tidak ada asuransi dan kalau ada keluhan atau tindakan kriminal, mau mengadu kemana? ke operatornya? Tidak jelas. Makanya, sikap Organda Sumbar sudah jelas," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Amran yang dikonfirmasi secara terpisah mengakui hingga sekarang belum ada angkutan online yang mendaftar dan mengurus izin ke Pemprov Sumbar.

"Belum ada yang mendaftar. Kita masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar sebagai turunan dari Permenhub 108 Tahun 2017 tersebut," jelas Amran.

Menurutnya, dengan dikeluarkannya Permenhub 108 Tahun 2017 itu, pihaknya sekarang sedang mengkelarkan Pergub Sumbar tentang angkutan online tersebut. "Dalam waktu dekat akan kita keluarkan Pergubnya," katanya. (pep)


Editor :  John Edward Rhony

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru