Padang Darurat Prostitusi: Dari Kedok Kos-kosan Hingga MiChat

Raihan Al Karim. (dok)

Oleh: Raihan Al Karim (Wartawan Muda)

Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, publik disuguhkan dengan adanya praktik prostitusi di Kota Padang yang dilakukan dengan berbagai modus operandi. Mirisnya, korban di balik bisnis esek-esek itu adalah anak di bawah umur yang mestinya menempuh pendidikan di bangku sekolah.

Dalam catatan yang dihimpun, dalam kurun waktu bulan ini, setidaknya sudah ada dua kasus prostitusi di Kota Padang yang terkuak ke publik. Kemudian, baru-baru ini publik juga dihebohkan dengan pemberitaan seorang oknum dosen di salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Padang yang melecehkan mahasiswinya di dalam toilet.


Dulu, lokasi prostitusi identik dan ditawarkan di tempat-tempat tertentu seperti hotel, diskotik, panti pijat, warung remang-remang atau lokalisasi. Kini, medannya sudah merambah ke dunia maya dan ironis, mereka tidak lagi malu-malu menjajakkan "dagangannya" secara terang-terangan dan terbuka. Artinya tidak ada lagi tempat yang tidak tersentuh oleh prostitusi.

Tragedi ini seakan membuka tabir, bahwa bisnis prostitusi dan maksiat semakin hari, semakin marak di Kota Padang. Dimulai dari mencuatnya praktik prostitusi berkedok kos-kosan di Jalan Adinegoro, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah yang diungkap Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Barat (Sumbar).

Belakangan diketahui, praktik prostitusi itu dijalankan oleh ibu dan anaknya yakni H (54) dan D (30) yang diduga sama-sama berperan sebagai muncikari. Dalam penggerebekan itu, polisi juga menemukan tiga orang wanita dan salah satunya anak di bawah umur yang ditetapkan sebagai korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ironisnya, warga sekitar menyebut lokasi prostitusi itu dibeking oleh orang kuat. Jika memang benar, sungguh sangat disayangkan.

Namun, hingga saat ini siapa orang kuat yang dimaksud dalam membentengi prostitusi berkedok kos-kosan itu belum terkuak. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Polisi menyebut, siapapun yang membeking, pasti akan diproses. Kalau polisi, bisa dilakukan tindakan-tindakan dari internal kepolisian. Atau misalnya TNI, akan diserahkan ke Polisi Militer (PM).

Praktik perdagangan anak di bawah umur dalam bisnis lendir itu pun dilakukan di kawasan yang ramai penduduk dan tentunya sangat merusak. Dengan rata-rata membayar senilai Rp300 ribu, lelaki hidung belang yang menikmati “jasa” esek-esek itu sudah bisa berkencan dengan korban dalam waktu yang ditentukan oleh pelaku.

Belum reda kehebohan publik dengan terkuaknya praktik prostitusi berkedok kos-kosan itu, publik kembali dikejutkan dengan dengan pengungkapan kasus prostitusi oleh Satreskrim Polresta Padang. Terungkap, dua anak di bawah umur asal Pesisir Selatan yang masih berstatus seorang pelajar menjadi korban bisnis lendir yang dijalankan tiga orang pelaku.

Bahkan, berdasarkan pengembangan dan penyelidikan yang dilakukan polisi, diketahui dua dari tiga pelaku masih di bawah umur. Ketika pelaku yakni FE (33), AS (16) dan AP (16). Para pelaku memanfaatkan aplikasi chatting MiChat sebagai sarana dalam menjajakan para korban kepada lelaki hidung belang.

Saat ini, orang tua hendaknya mesti lebih protektif dan intens dalam mengawasi kegiatan anak-anaknya yang masih di bawah umur, terutama bagi anak perempuan. Jika tidak, ditakutkan mereka akan terjerumus ke arah pergaulan yang salah, seperti terjerumus ke dalam bisnis lendir ini.

Contohnya saja kedua anak di bawah umur yang menjadi korban bisnis prostitusi oleh para pelaku seperti kasus di atas. Dengan mudahnya pelaku mengeksploitasi korban untuk mau bergabung dalam bisnisnya. Bahkan pelaku mengenal korban hanya melalui media sosial, kemudian dibujuk untuk menjual diri, diiming-imingi mendapatkan uang banyak dengan mudah. 

Setelah sepakat foto korban dipajang di aplikasi MiChat untuk ditawarkan ke pelanggan. Begitu pelanggan setuju, pelanggan didatangi dan melakukan perbuatan haram di hotel. Dalam kasus ini, terungkap bahwa pelaku memasang tarif Rp500 ribu kepada pelanggan untuk satu kali kencan bersama korban. Uang Rp500 ribu ini dibagi dua antara muncikari dengan korban. Muncikari dan korban memanfaatkan uang hasil bisnis terlarang ini untuk berfoya-foya.

Tak dapat dinafikkan, bahwa hal ini adalah suatu kemaksiatan yang sudah menjadi rahasia umum. Betapa tidak, kasus-kasus serupa yang sebelumnya juga pernah terkuak belum mampu menghasilkan efek jera, hingga akhirnya kasus serupa kembali terulang. Artinya ada lahan ekonomi potensial dalam dunia prostitusi. Pelaku dan penikmat jasa sangat mudah didapatkan dan digarap potensi ekonominya. 

Merebaknya prostitusi online tidak lain adalah karena kurangnya kontrol terhadap hal-hal semacam ini hingga tak dapat dihindari kini Padang darurat maksiat dan bisnis lendir. Ini masih sebahagian kecil yang terkuak dari sekian banyaknya kasus-kasus prostitusi online yang marak beredar di sosial media.

Solusinya adalah dengan keseriusan pemerintah untuk memberantas bibit-bibit prostitusi dan kemaksiatan, termasuk dalam perkara prostitusi online, sehingga prostitusi tidak merebak dan tumbuh subur prostitusi itu, karena akan merusak moral bangsa secara masif.

Mayoritas dari mereka yang terjerumus atau menjerumuskan diri ke bisnis gelap itu lantaran faktor sosial dan ekonomi yang sangat tidak memadai. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan banyak anak-anak yang putus sekolah sehingga pergaulan mereka salah arah. Sementara, kian hari, harga kebutuhan dasar pokok kian meroket. Sehingga itulah salah satu alasan mereka terjebak ke lembah maksiat itu.

Untuk itu, penyediaan lapangan kerja pun dibutuhkan. Selama media tetap eksis dan berkembang, selama para lelaki hidung belang ada dan selama kebutuhan akan gaya hidup tak tertuntaskan, percayalah prostitusi akan terus ada, bahkan menjamur dari masa ke masa.

Kemudian, pemerintah mestinya harus lebih serius dalam menanggulangi prostitusi. Karena menghilangkan prostitusi hingga titik nol menjadi pekerjaan yang hampir mustahil, tetapi menghambat laju dan daya pengaruh terhadap anak bangsa masih bisa dilakukan.

Para PSK yang terjaring razia oleh Satpol PP jangan hanya ditangkap, didata dan beberapa jam kemudian dilepaskan. Pemerintah Kota bersama Satpol PP mesti melakukan rehabilitasi dah reso­sialisasi kepada PSK agar mereka kembali ke jalan yang benar kepada mereka dengan mengintensifikasi dan pemberian pendidikan ke­agamaan dan kerohanian ke­pada para PSK dan memberikan bimbi­ngan dan penyuluhan sosial dengan tujuan memberikan pemahaman tentang bahaya dan akibat pelacuran.

Memang, terbongkarnya praktik-praktik prostitusi dengan berbagai modus operandi oleh pihak kepolisian patut diapresiasi. Namun, sung­guh sangat disayangkan sekali, Kota Padang yang memiliki peraturan daerah (Perda) Anti Maksiat (pekat) belum mampu menjamin dan menjaga keter­tiban umum dan menciptakan suasana nyaman di wilayah­nya.

Tentunya kegiatan prostitusi ini telah melanggar aturan adat Minangkabau yakni adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Mestinya pemerintah setempat kembali menegakkan agar aturan Minangkabau yang bersandarkan pada adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah itu. 

Betapa tidak, dalam KUHP yang dilarang dan diancam hukuman hanya praktik germo (Pasal 296 KUHP) dan mucikari (Pasal 506 KUHP). Sedangkan hukuman maksimalnya hanya setahun dan denda lima belas ribu rupiah. Sementara untuk pelaku (PSK dan pelanggan) belum ada hukum yang mengatur.

Ancaman prostitusi sesungguhnya menjadi ancaman serius dalam meruntuhkan moral generasi bangsa. Apalagi pelaku dan korban itu sama-sama masih di bawah umur. Bayangkan, mau jadi apa mereka? Seperti apa kehidupan mereka di masa yang akan datang? Akan tetap seperti itu kah? Wallahu'alam.

(Penulis adalah Wartawan Metro Andalas)


Jangan Lewatkan