DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD SUMBAR

Partai Demokrat Sorot Lambatnya Pemprov Ajukan KUA-PPAS

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim menerima Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan Perda No.2 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal dari Sekdaprov Sumbar Ali Asmar, disaksikan para wakil ketua dan sekwan

PADANG (Metrans)

Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar menyorot lambatnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengajukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Sesuai dengan Permendagri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, KUA PPAS harus masuk di minggu kedua Juni 2017 dan selesai dibahas pada akhir Juli 2017.

"Keterlambatan itu akan berdampak kepada mundurnya banyak kegiatan. Bahkan dikhawatirkan banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena sisa waktu yang tidak mencukupi lagi. Lebih jauh lagi, kondisi ini sangat berpengaruh kepada pergerakan ekonomi daerah," ungkap juru bicara Fraksi Partai Demokrat, HM Nurnas pada Sidang Paripurna DPRD Sumbar, Senin (31/7) di Gedung DPRD Sumbar.


Dia merinci, mestinya, saat ini sudah masuk dalam pembahasan perubahan APBD tahun 2017. Namun, karena perubahan RPJMD saja belum tuntas, tentunya pengajuan nota KUA PPAS perubahan APBD juga akan terlambat. Selanjutnya, pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2018 juga akan tergeser mundur dari waktu yang seharusnya.

"Jadwalnya pasti bergeser dan pembahasannya juga dipastikan maraton. Hal ini tentu tidak bagus karena sudah ada Permendagri sebagai pedoman. Harusnya Pemprov bisa menaatinya," tegas Nurnas.

Dia mengingatkan agar ke depan, pemerintah daerah harus mematuhi jadwal yang telah ditetapkan sehingga tidak ada pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertunda.

Pada kesempatan itu, HM Nurnas juga meminta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk konsisten dalam pelaksanaan program pembangunan daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penyusunan program pembangunan, instansi pemerintah daerah harus berorientasi kepada pencapaian tujuan dari visi dan misi pembangunan daerah yang telah disusun.

"OPD harus konsisten terhadap tujuan dari pembangunan daerah yang sudah tertuang di dalam RPJMD. Konsistensi ini menjadi penentu bagi tercapainya target pembangunan yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD," kata Nurnas.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim didampingi Wakil Ketua Arkadius Dt Intan Bano, Darmawi dan Guspardi Gaus serta dihadiri Sekdaprov Ali Asmar itu beragendakan tiga hal. Pertama adalah penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2014 tentang Penanaman Modal.

Kemudian, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.(pep)


Jangan Lewatkan