oleh



Pelaku Usaha Kafe dan Pariwisata Jangan Abaikan Izin

 

PADANG (Metrans)

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Budiman, menegaskan agar Pemerintah Kota (Pemko) Padang melakukan tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin seperti yang seharusnya, dalam hal ini pelaku usaha kafe dan pariwisata.


“Kafe-kafe yang tidak punya izin usaha, disegel saja. Pemko perlu melakukan ini karena pemerintah wajib mengatur dan mengawasi. Pelaku usaha ini melakukan usaha di kota ini, sementara kota ini punya aturan. Ada Perda. Ada Undang-undang. Tidak ada tawar-menawar dalam urusan ini,” tegas Budiman saat dijumpai di ruang fraksi di DPRD Kota Padang, kemarin.

Menurutnya, semua urusan terkait perizinan sudah dipermudah. Bahkan, jika ada pihak-pihak yang terkesan mempersulit, dia mengatakan agar dilaporkan ke DPRD Kota Padang.

“Semua harus ikut aturan. Ini agar mudah diawasi. Jangan sampai kafe disalahgunakan. Apalagi jika ada tindak asusila atau apapun yang berbau maksiat, itu sudah pelanggaran berarti. Sementara, kota kita kota religius. Punya filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah,” ujarnya.

Masyarakat, dikatakan, perlu sadar bahwa bisnis yang dilakukan harus bisnis yang halal dan legal. “Satpol PP dalam hal juga perlu melakukan razia rutin. Ini dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan penertiban. Semua unsur masyarakat perlu dilibatkan. Alim ulama, ninik mamak, bundo kanduang, pemuda kampung, semua perlu diajak terlibat. Kita punya nilai kekeluargaan di sini,” tutur Budiman lagi.

Sementara, untuk pelaku usaha pariwisata dalam hal ini pengelola pulau di Kota Padang, Budiman menyorot tidak adanya izin pengelolaan yang dikantongi oleh mereka. Budiman mengatakan, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan pula-pulau kecil di Kota Padang. Namun, Perda tersebut tampak tidak efektif diterapkan, sehingga sampai sekarang semakin banyak pulau-pulau yang dijadikan objek wisata tanpa izin pengelolaan sebagai objek wisata.

“Izin itu wajib. Apalagi, pariwisata ini punya dampak positif dan negatif. Jika tidak ada izin, siapa yang mengontrol? Kalau ada masalah di situ, siapa yang akan bertanggungjawab?” tekan Budiman.

Oleh karena itu, menurutnya, Pemko Padang perlu melakukan penataan sesegera mungkin terkait hal tersebut. “Jika Pemko perlu Perda, silahkan siapkan draftnya. Kita akan dukung di DPRD. Tidak boleh ada di Kota Padang ini, satu jengkal tanah yang tidak tegak aturan di atasnya,” tandas dia. (yyn)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru