oleh



Pembangunan RSUD M. Zein jadi Temuan BPK, Bupati Pessel Salahkan Nasrul Abit

PAINAN (Metrans)

Mantan Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, dinilai telah melakukan kebijakan yang salah saat menjabat sebagai bupati dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein yang terletak di Bukit Taranak, Kecamatan IV Jurai. Bahkan hal itu telah menjadi temuan di Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP).

Hal itu dikatakan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni usai menggelar acara jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Pessel, Rabu (7/8).


"Yang jelas, dari hasil pada BPKP itu menyampaikan bahwa bupatinya (Nasrul Abit) dalam pembangunan rumah sakit itu melakukan kebijakan yang salah dan sudah menjadi temuan dari BPK," kata dia.

Hendrajoni menegaskan, ia tidak akan melanjutkan pembangunan rumah sakit tersebut karena hingga saat ini, hasil audit BPKP belum selesai. Sebab, kata dia, sangat jelas pada saat itu bupatinya adalah Nasrul Abit (Wakil Gubernur Sumatera Barat sekarang-red) sudah melakukan kebijakan yang salah, untuk membangun rumah sakit tersebut.

"Saya tidak akan melanjutkan pembangunan rumah sakit itu. Hasil BPKP belum selesai. Masa iya, di masa jabatannya sudah mau habis kok dan masih saja minjam-minjam uang. Gak betul itu dia," ujarnya.

Menurutnya, kesalahan terbesar dalam pembangunan RSUD M. Zein semenjak tahun 2015 itu dilakukan Nasrul Abit, dan dihentikan pembangunannya pada saat ia menjabat sebagai Bupati Pesisir Selatan.

Ia menjelaskan, penghentian pembangunan RSUD M. Zein Painan yang baru itu dilakukannya pada awalnya adalah tidak adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam melakukan pembangunan, karena dinilai tidak adanya komitmen yang jelas.

"Awalnya pembangunan itu berada pada luas 9 ribu meter persegi, nah setelah itu ternyata luasnya mencapai 12 ribu meter persegi. Tentu harus ada AMDAL-nya, sementara ini tidak mengantongi AMDAL, jangan kan itu, IMB saja baru dikeluarkan pada tahun 2016 silam, sedangkan pembangunan dimulai pada tahun 2015," ulasnya.

Tidak hanya pertimbangan itu, ia juga melihat keganjilan lain, diantaranya bangunan yang berada pada ketinggian dan akan berpengaruh kepada akses jalan menuju Rumah Sakit.

Lebih lanjut kata dia, untuk membangun rumah sakit tersebut, Pemerintah Daerah setempat mengajukan permohonan peminjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang saat ini berubah menjadi Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebanyak Rp96 miliar.

"Anggaran yang dicairkan baru sebesar Rp32 miliar dan dibayarkan langsung ke kontrakror, sementara selebihnya belum dibayarkan," tutupnya. (mil)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru