oleh

PENGHULU PUCUK NAN 12 MINTA

Pengurus KAN Koto Berapak yang Lama Segera Pertanggungjawabkan Keuangan Nagari

PAINAN (Metrans)
Penghulu Pucuk Nan 12 di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Berapak, Kecamatan Bayang Kabupen Pesisir Selatan, Safrizal Dt.Rang Kayo Basa, meminta kepada pengurusan KAN yang lama baik masalah keuangan, aset nagari serta bantuan dari Pemerintah Daerah setempat untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu dikatakan Penghulu Pucuk Nan 12, Safrizal Dt. Rang Kayo Basa, pada acara pengukuhan KAN yang baru di Kantor Walinagari Koto Berapak, Minggu (17/2).

Kegiatan itu, dihadiri sejumlah ninik mamak dan lima walinagari.
Hasil pantauan Metrans, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang baru, periode 2018-2023, Dasrianto Putra Dt. Rajo Nan Gadang yang telah diakui secara legalitas oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.


Safrizal mengungkapkan, bahwasanya pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang lama, selama ini dinilai tertutup dan tidak adanya keterbukaan sama sekali kepada ninik mamak yang ada di daerah itu, baik itu dari sisi keuangan, aset nagari, maupun bantuan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Maka dari itu, tambahnya, dengan telah adanya pengurusan KAN yang baru Periode 2018 -2023 yang telah diakui legalitasnya untuk segera mengusut secara tuntas sesuai dengan tatanan adat.

"Kalau nanti pengurus KAN yang lama tidak bisa mempertanggungjawabkanya, ini akan kita permasalahkan sesuai dengan tatanan adat atau bisa jadi melaju ke proses hukum," kata dia.  

Sementara itu, Ketua KAN Koto Berapak yang baru, Dasrianto Putra Dt. Rajo Nan Gadang mengungkapkan, dirinya berkomitmen bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari yang terdiri dari lima nagari itu, yakni Nagari Koto Berapak, Nagari Kubang, Nagari Kapelgam, Nagari Kapujan dan Nagari Koto Baru, secara struktur baik itu kegiatan maupun keuangan, akan diminta pertanggungjawaban kepada pengurusan KAN yang lama.

Pertama, menuntaskan secara clear pertanggungjawaban terhadap 7 ninik mamak yang telah dikeluarkanya sebanyak empat emas kepada pengurus KAN yang lama.

Kedua, tentang adanya bantuan dari APBD kabupaten pesisir selatan pada tahun 2017 sebesar Rp25 juta.

Tiga, kejadian luar biasa yaitu dugaan pemungutan dalam pengurusan sertifikat tanah (PTSL), dan akan mengembalikan uang tersebut sebanyak Rp50 juta untuk kas KAN.

"Dalam acara rapat kata almarhum bendahara, uang itu akan dikembalikan oleh Ketua KAN yang lama. Namun hingga kini belum ada. Maka dari itu kami akan meminta pertanggungjawabanya dan ini harus jelas," tegasnya.

Disamping itu, lanjut Dasrianto, bahwa pasar serikat Koto Berapak telah dipindahkan. Jadi pasar yang lama telah menjadi aset KAN di lima nagari.

"Pasar yang lama sertifikatnya sudah keluar. Nanti kita minta kepada walinagari bersama camat untuk dipisahkan bahwa ini adalah aset KAN lima nagari," terangnya.

Ia menambahkan, dirinya bertekad akan mewujudkan kerukunan KAN Koto Berapak sekaligus menegakkan kewibawaan sebagai ninik mamak.

Hal demikian dikatakan, sebab selama ini KAN di kenarigarian Koto Berapak terjadi dua kubu. Dan ini merupakan tanggungjawab kita bersama untuk mewujudkan ninik mamak, dan tatanan ninik mamak yang rukun dan damai.

"Saya yakin ketika ini menjadi tanggujawab bersama saya yakin ini akan terwujud," tutupnya.(mil).


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru