oleh

KETUA DK PWI SUMBAR JADI DOKTOR

Penyuluhan Peternakan Terencana Sebuah Keharusan

PADANG (Metrans)

Program satu sapi satu petani untuk menggerek nasib petani sekaligus nasib peternak yang digilir Pemprov Sumbar masih memerlukan pematangan lagi dari apa yang sudah dilakukan selama ini.

“Tapi diperlukan perumusan kebijakan penyuluhan agar subsektor peternakan ini bisa berjalan berkelindan menuju kesuksesan dengan sektor subsektor pertanian tanaman pangan,” kata Ir. Basril Basyar, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumbar ketika mempertahankan disertasi doktornya di hadapan penguji, di Pascasarjana Unand siang tadi.


Basril yang akrab disapa Bebe ini, sesuai kesehariannya yang banyak bersentuhan dengan komunikasi dan media, mengonsentrasikan penelitiannya terhadap kebijakan atas pentingnya penyuluhan dalam mengembangkan subsektor peternakan. 

Basril melihat ada hal yang penting untuk disikapi bahwa penyuluhan seringkali terabaikan. Rumusan kebijakan itu akan mempengaruhi hasil dari program yang ada di lingkup subsektor peternakan terutama di Sumatera barat. 

Ketika salah satu penguji Prof. Firwan Tan menanyakan apakah kebijakan yang perlu dirumuskan kembali, promovendus menyebut bahwa tidak perlu terlalu muluk-muluk, setidaknya kebijakan yang perlu dirumuskan sekitar penyuluhan itu untuk Sumatera barat saja.

Basril juga melihat ada hal yang penting diperteguh, yakni dasar hukum. Diperlukan satu Perda yang mengatur tentang kepenyuluhan khususnya penyuluh peternakan.
Di Australia dan Selandia Baru para peternak sudah mandiri, tapi dari penelitian promovendus, semua diawali dengan penyuluhan peternakan yang masif dan terencana baik.

“Kemandirian peternak akan bisa terujud apabila para peternak sudah paham semua seluk beluk peternakan dari budi daya hingga bisnis dan seterusnya,” kata Basril, menjawab Prof Yetti, salah seorang penguji.
Dalam hal yang berhubungan dengan politik penyuluhan, harus semakin tegas: policy nya kepada siapa. “Sudah harus ditegaskan politik kebijakan penyuluhan itu mesti pro rakyat. Ini harus dicerminkan oleh regulasi yang dibuat seperti UU dan Perda,” kata Bebe menjawab pertanyaan penguji Dr. Jafrinur.

Lalu bagaimana menerjemahkan dalam keseharian di daerah ini. Kuncinya ada pada tingkat makro, ada kemauan politik dari pemerintah di daerah. Tahap pertama yang mesti dilakukan adalah merumuskan kebijakan di tingkat pemimpin Sumatera barat tentang perlunya memayungi kegiatan penyuluhan peternakan dengan sebuah aturan yang tegas. Kalau tidak setingkat Perda minimal Pergub. 

Dalam visi misi dan restra provinsi perlu ditegaskan dulu bahwa subsektor peternakan adalah salah satu potensi daerah yang bisa menggerek taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, semua kebijakan pembangunan mengacu pada renstra itu, termasuk subsektor peternakan.
Memang sudah ada regulasi yang lebih tinggi seperti UU, Kepres dan Permen. 

“Tapi di daerah secara spesifik ihwal penyuluhan perlu di rinci lagi,” kata dia menjawab dua promotor Prof. James Hellyward dan . Asmawi.

Akhirnya menjelang Dzuhur, sidang untuk ujian terbuka kandidat doktor yang dipimpin oleh prof. Irfan Suliansyah didampingi  Dekan Fakultas Pertanian Prof. Munzir Isniah, Prof James Hellyward, Prof. Irwan Prayitno, Prof Nursyirwan Effendi memutuskan Basril Basyar lulus sebagai Doktor Universitas Andalas dengan nilai sangat memuaskan.

Basril Basyar, ayah dari tiga anak ini adalah akademisi Faterna Unand yang juga seorang wartawan senior Sumbar. 

Mantan ketua PWI Sumbar ini adalah juga seorang mantan Komisaris PT Semen Padang. Selama karirnya jadi wartawan khususnya di Harian Singggalang ia memang banyak meliput hal yang berkaitan dengan dunia peternakan Sumatera Barat, sehingga di tataran aplikatif dunia peternakan daerah ini sudah dialaminya lama.

Turut hadir dalam sidang ujian terbuka itu, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, mantan Bupati Tanah Datar, Ir shadiq Pasadigoe, Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus dan para wartawan pengurus PWI Sumbar.(eko)


Editor :  Eko Yanche Edrie

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru