oleh

TANPA DUKUNGAN ANGGARAN

Permendikbud 75/2016 Bisa Ganggu PBM SMA dan SMK

PADANG (Metrans)

Aturan yang termaktub dalam Permendikbud No 75/2016 tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat memajukan pendidikan dan aturan ini dibuat untuk memperjelas fungsi komite sekolah.

Menurut anggota Komisi V DPRD Sumbar, Yulfitni Djasiran, penerapan Permendikbud Nomor 75 tahun 2015 itu  harus dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat. Khususnya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).


Ia menyebutkan dalam Permendikbud tersebut nomor 75, pasal10, 11 dan 12, sekolah sama sekali tak dibolehkan melakukan pungutan dalam bentuk apapun pada orang tua murid, kecuali atas sukarela

“Jika tak disokong dengan anggaran yang memadai Permendikbud tadi akan membuat SMA kesulitan memaksimalkan proses belajar mengajar. Hal itu karena, selain SD dan SMP yang telah dapat dukungan penuh dari segi anggaran dikarenakan adanya aturan wajib belajar sembilan tahun, untuk SMA/SMK, biaya pendidikan yang selama ini tersedia belumlah tersedia sesuai harapan,” kata Yulfitni kemarin.

Dalam satu tahun biaya pendidikan untuk siswa setingkat SMA adalah sekitar Rp3 juta perorang. Sementara bantuan pemerintah dari dana APBN sejauh ini baru Rp1,4 juta. Jika pungutan sama sekali tak dibolehkan, itu bisa saja berpengaruh pada proses belajar mengajar di sekolah.

Yang ingin kami tekankan, pungutan itu yakni berupa iuran ataupun sumbangan sukarela terutama dari alumni sekolah, nggak masalah," jelasnya. Termasuk juga pungutan siswa oleh sekolah. Selama pungutan siswa mendapat kesepakatan dan disepakati oleh pihak komite dengan orang tua, maka hal itu juga dibolehkan.

"Tidak ada masalah jika memang sudah ada kesepakatan antara Komite Sekolah. Kalau besarannya, sangat tergantung pada kesepakatan masing-masing sekolah. Nanti dengan adanya kebijakan mengenai pungutan ini tanggung jawab pengelolaan bukan lagi pada sekolah. Melainkan pada pihak Komite Sekolah selaku pengelola," paparnya.

Selain akan sulit memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk siswa, pelarangan pungutan dinilai akan membuat sekolah yang memperbantukan tenaga honor jadi terkendala melakukan pembayaran gaji.

Lanjutnya, untuk sekolah-sekolah yang terdapat di pelosok umumnya mereka memperbantukan tenaga honorer untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Hal itu dilakukan karena ketersediaan tenaga guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih jauh dari kata cukup.

Sebagai contoh kata Yulfitni, itu bisa dilihat pada sekolah-sekolah yang ada di perbatasan. Untuk di kabupaten/kota salah satunya adalah yang terjadi pada SMA pangkalan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Menurut Yulfitni, hasil kunjungan Komisi V ke SMA pangkalan, dari 50 orang guru yang ada di sana, hanya setengahnya saja yang berstatus PNS. Sisanya adalah guru honorer.

"Jika pungutan tak dibolehkan, bagaimana guru honor tersebut akan digaji, pakai apa mereka akan makan. Sementara selama ini mereka digaji oleh masyarakat salah satunya dari pungutan komite," ujarnya Yulfitni.

Lebih lanjut untuk tingkat SD dan SMP, ia mendukung pelarangan agar tak ada pungutan diberlakukan. Ia berpandangan ini tak jadi persoalan. Sebab dengan wajib belajar sembilan tahun yang selama ini dicanangkan, pemerintah wajib memenuhi secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk SD dan SMP. Tak boleh tidak. Jadi tak ada alasan untuk tidak meniadakan pungutan bagi siswa atau orang tua siswa.

Ditambahkannya, dukungan anggaran pusat begitu dibutuhkan untuk penerapan peniadaan pungutan setingkat SMA atau SMK karena, jika mengandalkan APBD, semuanya akan sulit. Khususnya tahun 2017 sekarang. Dengan keluarnya Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tanggungjawab SMA/SMK resmi beralih ke provinsi. Hal tersebut membuat pembengkakkan anggaran terjadi guna memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Untuk pembayaran gaji guru dan pegawai SMA/SMK yang tahun sekarang jadi tanggungjawab provinsi saja misalnya, dibutuhkan anggaran tak kurang Rp1,4 triliun. Sementara kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) yang jadi sumber pembiayaan untuk itu hanya berada dikisaran Rp700 miliar. Dengan ini Sumbar juga masih kekurangan Rp700 miliar lagi untuk kebutuhan peralihan SMA/SMK tersebut.

"Jadi apapun kebijakan yang akan diterapkan oleh pusat, kita berharap semua diiringi oleh dukungan anggaran yang memadai," pungkas anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Golkar tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Komisi V, Yuliarman tak menampik, dengan kondisi pembiayaan yang kurang, dampak negatif bisa timbul jika sekolah sama sekali tak diizinkan melakukan pungutan. Bisa saja dengan tidak dibenarkan pungutan, itu akan berdampak pada perkembangan sekolah. Dalam hal ini ia berpandangan pungutan boleh saja dibenarkan sepanjang persetujuannya betul-betul melalui rapat sekolah dengan pihak komite.

Selain itu, pungutan yang dilakukan pihak sekolah harus transfaran dan melalui kesepakatan antara siswa dan sekolah, dan harus diketahui oleh komite. "sekolah tidak boleh melakukan pemaksaan dalam pungutan, jika itu terjadi, itu bukan lagi pungutan, tapi pungli"katanya.

Namun diingatkannya, pihak sekolah jangan setiap sebentar melakukan pungutan kepada siswa dibebakan kepada orang tua siswa, ini tidak boleh. Sekolah melakukan pungutan disekolah untuk keperluan yang penting untuk kemajuan sekolah. Tapi harus dikomunikasikan dengan pihak komite dan orangtua siswa dulu," kata dia.

Sementara terkait pungutan liar, atau pungutan tak resmi ia menegaskan sama sekali tak mendukung itu terjadi. Menurut dia jika sudah menyangkut pungutan liar, pihak sekolah mesti tegas. Pengawasan harus benar-benar dilakukan. Intinya ia meminta pungutan agar jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tak relevan. Diantaranya seperti sumbangan mobil, membantu akomodasi kepala sekolah atau hal yang tidak terlalu penting lainnya.

"Kapan perlu jenis sumbangan diatur pusat melalui ketentuan khusus. Jadi kalaupun pungutan ada, jelas kegunaan dan arahnya kemana," ujar Yuliarman. (mon)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru