Pesisir Selatan Butuh Dana Rp75 Milyar untuk Minimalkan Dampak Covid-19

Bupati Pessel Hendrajoni didampingi Sekda Erizon saat menggelar rapat koordinasi bersama Ketua DPRD Pessel Ermizen dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pessel.

PAINAN (Metrans)

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan anggaran sedikitnya Rp75 miliar untuk meminimalkan dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah itu.

"Rp10 miliar akan dialokasikan untuk operasional pencegahan dan penanganan kesehatan, sementara Rp65 miliar lagi untuk jaring pengamanan sosial," kata Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni saat menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan DPRD, Ermizen, Senin (6/4/2020).


Saat menggelar rapat koordinasi tersebut, bupati didampingi Sekda Erizon serta sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Pesisir Selatan dan Koodinator Bidang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dikatakannya, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melahirkan beberapa kebijakan-kebijakan dalam rangka mengurangi dampak ekonomi dan sosial akibat mewabahnya Covid-19 diantaranya, membebaskan pajak hotel dan restoran, menggratiskan pungutan retribusi terhadap 753 petak kios yang tersebar di 14 pasar rakyat serta mengalihkan pembelajaran  siswa TK/ PAUD, SD dan SLTP ke rumah.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Covi 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk penanganan Covid 19 Pemkab diperkirakan butuh dana Rp75 milyar dana penanganan Covid 19.

Dana yang diestimasikan mencapai  Rp75 milyar tersebut,  Rp10 milyar diantaranya akan dimanfaatkan untuk operasional pencegahan dan penanganan kesehatan dan Rp65 milyar lagi untuk jaring pengaman sosial.

"Jadi total anggaran yang dibutuhkan Rp75 miliar," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Pessel Ermizen bersama tiga orang wakil ketua dalam kesempatan itu menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan  bupati dan jajarannya.

Dan pihaknya pun menyadari, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk menangani virus corona baik untuk penegahan dan penanganan dibidang kesehatan maupun untuk dampak ekonomi dan sosialnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada bupati yang mengkomunikasikan rencana kebijakan anggaran dengan DPRD meskipun menurut aturan relokasi anggaran tersebut cukup dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan tidak dengan persetujuan dewan.

"Pada prinsipnya kita mendukung kebijakan yang diambil Pemkab dalam penanganan Covid-19," kata Ermizen. mil hendrawandi


Jangan Lewatkan