Polres Pessel telah Panggil Empat Wali Nagari Saksi Kasus Pungli PTSL

Kapolres Pessel AKBP Fery Herlambang

PAINAN (Metrans)
Polres Pessel telah memanggil empat orang saksi terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam  pengurusan Alashak tanah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di empat nagari oleh oknum Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
  
Keempat orang itu yakni, Walinagari Koto Berapak, Nazpi, Walinagari Kapelgam, Darusman, Walinagari Koto Baru, Dedi Nofrianto dan satu orang dari pihak BPN.

"Kasusnya saat ini masih dalam penyelidikan. Dan kami telah memanggil empat orang saksi. Diantaranya, satu orang dari BPN, sementara tiganya lagi walinagari," kata Kapolres Pessel, AKBP. Fery Herlambang kepada Metrans, Kamis (4/1) di ruanganya.
  
Ia mengatakan, dari hasil keterangan saksi tersebut bahwasanya pihaknya tidak terlibat dalam kasus dugaan pungli yang telah dilakukan oleh beberapa oknum di Kerapatan Adat Nagari Koto Berapak itu.
 
"Ketiga walinagari itu tidak terlibat dan dia tidak mengetahuinya. Dugaan pungutan yang dilakukan itu semuanya mengarah kepada ketua KAN Koto Berapak. Sementara dari BPN sertifikat itu akan ditangguhkan," ujarnya.

Fery menjelaskan, dalam menangani kasus tersebut pihaknya akan memanggil dan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait.
 
"Untuk selanjutnya kita memanggil Walinagari Kubang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Berapak," jelasnya.


Lebih jauh dikatakanya, terkait persoalan itu, sepanjang ada pengaduan pihaknya optimis memproses dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada masyarakat yang melapor.

Dikatakan, dalam kasus ini sedang melakukan penyelidikan, Kalau memang terbukti dengan indikasi memperkaya diri sendiri, dan lain sebagainya, kita lakukan pemeriksaan secepatnya.
  
"Kita mesti bersabar dalam memproses kasus ini, dikarenakan pelakunya banyak. Kepada pihak media mohon bersabar dulu, nanti akan kita adakan gelar perkara di internal, setelah itu akan kita gelar jumpa pers," sebutnya. 
 
Ia menambahkan, disisi lain, masyarakat sebagai korban belum melaporkan kepihaknya, baik secara lisan maupun tertulis. 
  
Dalam mengungkap kasus pidana, ada delik aduan memang harus ada laporan dari pihak korban. Sementara kasus ini pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah delik aduan atau tidak, masih diselidiki. 
  
"Kalau memang ada delik aduan kami tidak akan kesulitan dalam mengungkap kasus ini, kita tinggal jemput tersangka atau terlapor. Namun, ini Ketua KAN, apakah dia PNS atau penyelenggara negara, ini yang masih kita selidiki", ungkap Fery Herlambang. (mil)


Jangan Lewatkan