Ramlan: Warga Ber-KTP Padang Dilarang Masuk ke Bukittinggi

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias usai menggelar jumpa pers terkait akan berakhirnya PSBB, di balai kota, Rabu (27/5/2020). IST

PADANG (Metrans)

Bukittinggi komit akan melepaskan diri dari status PSBB Sumatera Barat. Hal tersebut dilakukan setelah melalui beberapa kajian mendalam di berbagai aspek. 

Namun demikian, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi akan melarang warga Kota Padang yang akan masuk ke Bukttinggi. Kebijakan ini diambil sebagai antisipasi meluasnya penyebaran Covid-19 di kota tersebut.


"Ya benar (kita larang), kita tidak ingin semua sakit. Tapi demi masyarakat Sumbar, kita harus lakukan itu. Itu kendaraan plat Padang banyak, kita cek juga KTP-nya, itu kami stop dan mohon maaf, kami suruh putar balik. Inikan klaster Pasar Raya Padang mendominasi penularan, kita tidak ingin menyebar di Bukittinggi. Tidak bisa bikin alasan (untuk masuk ke Bukittinggi) lagi," kata Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias saat diskusi online dengan IJTI Sumbar melalui aplikasi zoom, Rabu (27/5) malam.

Ramlan pun merasa keberatan untuk menerapkan kebijakan ini. Namun menurutnya, ini adalah keputusan terbaik untuk melindungi masyarakat Sumbar, khususnya di Kota Bukittinggi agar yang sehat, tidak menjadi sakit akibat pergerakan orang tersebut.

"Artinya kadang-kadang kita kasihan. Kita tidak ingin warga Sumbar sakit semua. Jangan semua yang sehat di Bukitinggi jadi sakit. Padang sudah 300 lebih (kasus positif). Kalau dari Padang, silakan balik arah. KTP Padang tidak boleh masuk," tegas dia lagi.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan, tindakan Pemko Bukttinggi dalam melakukan pelarangan kepada warga Kota Padang untuk masuk ke Bukittinggi adalah hal yang wajar. Sebab, kasus positif di Sumbar, rata-rata dari Kota Padang.

"Padang ini kan sudah zona merah semuanya. Orang-orang harap memaklumi ini. Ini cara Pemko mengelolanya, ingin menyelamatkan masyarakatnya. Toh paling tidak lama, sekitar dua mingguan. Mungkin itu yang terbaik, ya silakan," kata Nasrul Abit menanggapi.

Untuk itu, Nasrul Abit meminta agar masyarakat Sumbar bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Seluruh tindakan yang dilakukan pemerintah, dan imbauan yang diberikan pemerintah, adalah guna keselamatan kita bersama.

"Jadi untuk itu, masyarakat Sumbar harus menyesuaikan kondisi ini. Ini berdasarkan kajian untuk keselamatan. Lagian hanya untuk sementara, guna memutus mata rantai ini sekitar dua minggu," pungkasnya.


Jangan Lewatkan