LANJUTAN SIDANG MARIA FERONIKA

Saksi Ahli: Hanya BPK yang Berhak Nyatakan Ada Kerugian Negara

Suasana sidang dugaan korupsi Istri Walikota Padang Panjang dan rekannya di Pengadilan Tipikor Padang yang menghadirkan ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Dr. Suharizal

PADANG (Metrans)

Sidang lanjutan dugaan korupsi anggaran pegawai kebersihan rumah dinas Walikota Padang Panjang tahun 2014-2015 yang menjerat istri Walikota Padang Panjang (non aktif), Maria Feronika dan rekannya, Richi Lima Saza digelar Kamis (5/4) di Pengadilan Tipikor Padang menghadirkan saksi ahli Dr. Suharizal, SH, MH sebagai ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Padang.

Dalam sidang itu, Suharizal mengingatkan, hasil audit inspektorat tidak bisa menyatakan kerugian negara yang dijadikan dasar penyidikan tindak pidana korupsi. Apalagi inspektorat provinsi tidak berwenang melakukan audit terhadap APBD kabupaten dan kota.


“Inspektorat provinsi hanya berwenang melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan APBD provinsi, tidak kabupaten/kota. Hasil audit itu diserahkan kepada gubernur dan BPK, tidak boleh dibocorkan kepada publik atau pun penyidik," katanya.

Menurutnya, jika ada temuan penyimpangan, kepala daerah membentuk tim untuk penyelesaiannya. Ada tuntutan perbendaharaan bagi bendahara dan tuntutan ganti rugi (TGR) bagi non-bendahara sebagai tindak lanjut dari temuan itu.

“Menurut konstitusional hanya BPK lembaga satu-satunya  yang berhak menyatakan adanya kerugian negara,” tegas Suharizal.  

Mahkamah Agung dalam surat edarannya No. 04 tahun 2016 tertanggal 6 Desember 2016 kepada ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri seluruh Indonesia yang intinya menyatakan instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah BPK.

“Fungsi inspektorat dan BPKP adalah pengawasan. Hanya BPK yang punya kewenangan menghitung dan menyatakan kerugian negara. Jika BPK sudah melakukan audit dan tidak ditemukan adanya kerugian keuangan daerah, tak dapat lagi dilakukan audit atas audit yang ada untuk kepastian,” lanjutnya.

Apalagi hasil audit dari BPK akan berpengaruh kepada penyusunan APBD provinsi maupun kabupaten dan kota tahun berikutnya. “Keliru dan tidak sah inspektorat melakukan audit terhadap objek yang telah diperiksa BPK, dan dijadikan dasar penyidikan. Pasalnya inspektorat adalah SKPD. Hasil pengawasan diserahkan kepada kepala daerah. Kepala daerah yang menyelesaikan dengan tim yang dibentuknya,” ulas Suharizal.

(Baca juga: Arnelis Mengaku Gajinya Dipotong untuk Biaya Potong Rumput)

Suharizal juga mengingatkan, penanggung jawab keuangan daerah adalah kepala daerah, kemudian turun kepada kepala SKPD selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara sebagai juru bayar.

“Jika pakai APBD meskipun proyek swakelola, harus jelas siapa KPA, PPK, dan PPTK. Merekalah yang paling bertanggung jawab dalam siklus manajemen baik secara langsung atau tidak mulai dari pimpinan SKPD hingga juru yakni bendahara. Mereka adalah ring 1 yang paling bertanggungjawab,” katanya.

Jika ada penyimpangan, mereka-mereka yang ada dalam SK tertulis itu lah yang awalnya dimintai pertanggungjawaban, termasuk aspek pidananya.

Selain ahli, dalam sidang tersebut penasihat hukum terdakwa Maria Feronika yakni Defika Yufiandra, Desman Ramadhan, Gilang Ramadhan, Melisha Yolanda, Fadhli Alhusaini dan Ike Elvia menghadirkan tiga pekerja kebersihan yang menyatakan pernah bekerja di rumah dinas Walikota Padang Panjang dan menerima gaji atas pekerjaan yang dilakukan, meski nama tidak tercantum dalam SK Sekda setempat sebagai pegawai di sana.

Sebelumnya istri mantan Walikota Padang Panjang Maria Feronika dan mantan pengawas rumah dinas Wako, Rici Lima Saza didakwa jaksa penuntut umum (JPU), Hafiz Zainal Putra cs  melakukan tindak pidana korupsi gaji pekerja kebersihan rumah dinas walikota tahun anggaran 2014-2015 yang disebut merugikan keuangan negara Rp160,2 juta. (pep)


Jangan Lewatkan