oleh

LANJUTAN SIDANG MARIA FERONIKA

Saksi Ahli Sebut Ada Persekongkolan Pengawas dengan Istri Walikota

PADANG (Metrans)
Sidang dugaan korupsi anggaran belanja rumah tangga Rumah Dinas (Rudin) Walikota Padang Panjang yang menjerat istri Walikota Padang Panjang (non aktif), Maria Feronika bersama Staf Sekretariat Umum Rici Lima Saza selaku pengawas pekerja kebersihan kembali dilanjutkan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Kamis (12/3) dengan menghadirkan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Saksi ahli yang dihadirkan adalah pejabat inspektorat Provinsi Sumbar, Desminar Arifin. Dalam keterangannya di depan majelis hakim yang dipimpin, hakim ketua Ari Mulyadi, didampingi anggota Sri Hartati dan Zaleka, Desminar Arifin mengatakan, audit anggaran belanja Rudin Wako Padang Panjang dilakukan karena adanya permintaan dari pihak Polres Padang Panjang kepada Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).

"Maka berdasarkan permintaan Polres Padang Panjang itu, Gubernur Sumbar memerintahkan inspektorat Provinsi Sumbar dengan SK nya untuk membantu melakukan audit hasil dari data BAP yang diserahkan kepada kami," kata Desminar Arifin.


Dari hasil audit yang telah dilakukan oleh Tim inspektorat Provinsi Sumbar tersebut berdasar data BAP Polres Padang Pajang, kata Desminar Arifin, dengan tegas mengatakan ada dugaan terjadi KKN.

(Baca juga: Saksi Ahli: Hanya BPK yang Berhak Nyatakan Ada Kerugian Negara)

"Setelah data BAP Polres Padang Pajang itu komprontir bersama tim, maka ditemukakanlah ada dugaan telah terjadinya kerugian keuangan Daerah senilai Rp167.231.000,- Karena ada pekerja yang sudah sepuluh bulan tidak bekerja, namun proses pembayar gajinya tetap cair dan ini diketahui dari BAP Polres Padang Panjang, adanya tanda tangan palsu yang telah dilakukan oleh pihak lain," sebut Des.

Terkait dengan fungsinya sebagai Pejabat Inspektorat Provinsi ketika dikritik oleh kuasa hukum kadua terdakwa, Des menjelaskan, mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. pasal 24 dan pasal 28.

"Jadi Inspektorat Provinsi berwenang melakukan audit keuangan daerah Kabupaten/Kota selaku bentuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi diperintahkan oleh Gubernur. Dan untuk melakukan audit belanja Rudin Walikota Padang Panjang ini kami diperintahkan atas permintaan Polres Padang Panjang melalui Gubernur untuk menghitung kerugian keuangan Daerah Kota Padang Panjang. Dan kami melakukan audit keuangan daerah Kota Padang Panjang dan sebelum turun kami terlebih dahulu telah berkoordinasi dengan Inspektorat Padang Panjang," papar Des.

Ketika kuasa hukum Rici, Amirudin mempertanyakan referensi persekongkolan kepada Des, dengan tegas menyebutkan, sesuai dengan data BAP yang dikomprontir, tidak ada wewenang istri walikota untuk menbayarkan gaji termasuk Rici selaku pengawas pekerja di Rudin Wako Padang Panjang. "Tugas Rici adalah melakukan pengawasan terhadap para pekerja bukan mengawasi uang apalagi mebayar gaji pekerja, karena itu adalah tugas bendahara (seperti pemberitaan sebelumnya) dan termasuk istri Walikota," kata Desminar Arifin.

Bahkan lebih tegas lagi Desminar Arifin membeberkan, kalau istri walikota tidak boleh melakukan pembayaran gaji kebersihan, karena itu adalah tugas bendahara dan termasuk menyerahkannya kepada pekerja. Yang berwenang mengambil gaji itu adalah pekerja melalui bendahara. Dan tidak ada juga wewenang pengawas untuk mengambil gaji apa lagi menyerahkannya kepada istri walikota.

"Maka inilah dasar tim inspektorat provinsi menyebutkan telah terjadinya persekongkolan antara pengawas dan istri Walikota terkait proses  pencairan dan pembayaran gaji pekerja Rudin Wako Padang Pajang," papar Desminar Arifin.

Diketahui, pada tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran Rp360 juta. Dimana, uang tersebut dipergunakan untuk membayar upah 12 orang pekerja dengan masing-masing Rp45 ribu perhari.

Pada maret 2014 Sekretariat Daerah Kota Padangpanjang melakukan pergantian pengawas kebersihan rumah jabatan walikota dan wakil walikota Padang Panjang, sebelumnya dilakukan oleh saksi Zulherman digantikan oleh Rhici Lima Saza. Pengawas bertanggungjawab atas absen serta nama-nama petugas kebersihan, serta membawa daftar tersebut ke Bendahara untuk pencairan gaji para pekerja.

Dari daftar nama pekerja mulai dari Maret hingga Desember 2014 terdapat beberapa nama dalam daftar hadir, namun orang tersebut tidak pernah bekerja pada rumah dinas tersebut yaitu, Nofrita, Febri Yanti dan Nurhayati. Juga ada nama-nama yang telah berhenti bekerja namun gajinya tetap dicairkan oleh Rhici Lima Saza, yaitu Suhendrik, Hendri, Amel Zola dan Esi Widiyani.

Pencairan gaji atas nama-mana fiktif dan nama-nama yang telah berhenti tersebut dilakukan Rici Lima Saza atas permintaan terdakwa Maria Feronika. Untuk memasukan nama pekerja fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa Maria dengan cara meminta fotocopy KTP yang bersangkutan, dan memasukan nama-nama tersebut kedaftar hadir pekerja.

Selanjutnya, pada tahun 2015 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran Rp540 juta. Dimana, uang tersebut dipergunakan untuk membayar upah 12 orang pekerja dengan msing-masing Rp75 ribu perhari. Untuk sistem pembayaran gaji sama dengan pada tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut para pekerja hanya menerima gaji Rp1 juta hingga Rp1,2 juta perbulan. Walaupun sudah ada kenaikan gaji sesuai dengan anggaran pada tahun 2015.

Atas perbuatannya, Terdakwa dijerat dengan pasal 2, 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditambah dengan Undang undang Tindak Pencucian Uang (TPPU). (pep)


Tag:

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru