oleh

POLISI MULAI MENYELIDIKI

Sejumlah Pembangunan di Padang PanjangTerindikasi Korupsi

PADANG PANJANG (Metrans )

Sejumlah pembangunan yang saat ini tengah bergulir di Kota Padang Panjang, diduga bermasalah dan terkesan dikerjakan tidak sesuai perencanaan, sehingga diduga menimbulkan indikasi kerugian keuangan negara.

Terkait hal tersebut, Kapolres Padang Panjang, AKBP Cepi Noval memerintahkan anggotanya melakukan penyelidikan terhadap sejumlah proyek pembangunan tersebut.


“Benar, saya telah memerintahkan anggota saya melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan pembangunan, yang asal-asalan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara,” ujarnya singkat di ruang kerjanya Selasa siang (7/2) kepada Metro Andalas.

Dilanjutkan Cepi Noval, sejumlah pembangunan fisik yang tengah menjadi pantauan serius anggotanya antara lain, yakni proyek pengerjaan renovasi objek wisata Lubuk Mata Kucing pada Dinas Pariwisata, rumah susun dan ruangan kelas belajar di SMPN 1 pada Dinas Pendidikan.

Pembangunan yang tengah dipantau jajarannya itu karena seluruh pendanaanya menggunakan APBD.

Diakuinya, sejumlah informasi memang telah masuk ketelinganya dan terlihat sejumlah pembangunan diatas, tidak tuntas dan diduga tidak melewati prosedur sebagai mana mestinya dalam penganggaran.

 “Saya belum bisa mengatakan pengerjaan sejumlah pembanguan itu masuk dalam tindak pidana korupsi. Namun demikian, sesuai tupoksi kepolisian pihaknya hanya menjalankan kewajiban dan melakukan pengawasan, guna memastikan tidak terjadinya kegiatan yang dapat merugikan keuangan negara, atau terindikasi telah terjadi tindak pidana korupsi” ungkapnya.

Ditegaskan Cepi Noval, dalam proses penyelidikan akan dugaan pada sejumlah pembangunan tersebut dirinya tidak akan mengintimidasi anggotanya yang melakukan penyelidikan awal. Sempat dikatakan Cepi Noval, polisi akan mendukung pembangunan oleh Pemko Padang Panjang, namun pengerjaan pembangunan tersebut tentu harus dimonitor oleh anggotanya.

Pantauan media ini, terlihat pelaksanaan kegiatan pembangunan di tersebut seakan tidak melalui kajian yang lengkap dan layak. Sejumlah pembangunan, yang pengerjaannya terkesan asal-asalan dan terkesan sedikit dipaksakan juga terlihat pada pembangunan rumah susun, yang sempat dinilai tidak layak saat ditinjau pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pusat beberapa waktu lalu.

Seakan menampik tudingan diatas, Pelaksana Tugas (PlT) Kepala Bappeda Padang Panjang, Welda Yusra saat dikonfirmasi wartawan menyebut kondisi atau pembangunan sudah dalam kajian Pemko. Dikatakan, khusus program pembangunan rusunawa yang menggunakan APBD, dan APBN tersebut ditujukan untuk khalayak banyak.

“Untuk pembangunan rusunawa memang terbentur RTRW. Namun demikian bukan tidak mungkin dapat dilakukan perubahan, seperti yang saat ini tengah kita upayakan,” sebutnya.

Asal-Asalan

Menanggapi persoalan diatas, dimata salah seorang tokoh masyarakat Padang Panjang, Masri Edwar mengatakan dugaan telah terjadi pembangunan atau pengerjaan fasilitas publik asal-asalan, mungkin dikarenakan kinerja jajaran pejabat di lingkungan Pemko Padang Panjang tidak becus, dan tidak melakukan pemantauan secara menyeluruh.

“Kalau ini terjadi jelas manfaat pembangunan tidak akan tercapai, dan kalau dilihat lebih jauh dugaan menghambur-haburkan keuangan negara terlihat jelas,” tuturnya.

Untuk itu, harapnya kondisi ini harus menjadi perhatian serius pimpinan pemerintahan Kota Padang Panjang, supaya nantinya mereka tidak berurusan dengan aparat penegak penegek hukum, dan masuk dalam lingkaran korupsi berjamaah.(rco/pul)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru