oleh



Tak Bisa Perlihatkan Izin, Polisi Mentawai Segel PT MAC

PADANG (Metrans)

Penumpukan material di Simaobuk, Desa Goisoinan, Sipora Utara, Mentawai menimbulkan persoalan. Polres Mentawai menyegel lokasi itu, Senin (3/12) lalu karena pemilik meterial, PT Mega Asri Cemerlang (MAC) tidak bisa memperlihatkan izin yang dimiliki.

Pihak PT MAC mengaku telah melengkapi dan memiliki berbagai izin terkait usaha itu. Ditambah lagi, usaha tersebut merupakan kerjasama Perusda milik Mentawai yakni PT Pembangunan Kemakmuran Mentawai.


Legal Consultant PT MAC Nursyam Saleh didampingi dua direksi PT MAC Setiabudi dan Feri Rusli mengatakan pihak PT MAC sesuai konsep awal dari usaha tersebut sebagai penyuplai dan pengangkutan material ini. Sementara PT Pembangunan Kemakmuran Mentawai (Perusda Mentawai) sebagai penjual. Surat tentang izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan batuan (Sirtukil) dalam wilayah Sumbar telah dimiliki. Yakni Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 544-178-2018 yang dikeluarkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Lalu terkait UKL/UPL, diakui pihaknya sudah dilakukan pengurusan dengan mengandeng konsultan. Bahkan surat keterangan penyusunan ini sudah dilakukan sejak 25 Juli oleh CV Nabiel Engineering Consultant sebagai penyusun kajian lingkungan dan kesehatan. Namun, pada perjalanannya, pada 26 November 2018 pihak Pemkab Mentawai yang dimotori Bagian Hukum Pemkab Mentawai melakukan rapat terkait UKL/UPL ini. Salah satu keputusan dalam rapat itu, izin UKL/UPL terkait kerja sama Perusda Mentawai dengan PT MAC dibuat oleh Perusda Mentawai tadi.

“Dalam notulen rapat yang kita terima itu, berarti secara otomatis izin itu dibuat atau diurus oleh Perusda tadi. Hal ini mengingat status lahan yang dimohonkan masih tercatat sebagai aset pemerintah daerah pada Sekretariat Daerah,” jelasnya.

Kemudian, Perusda Mentawai sebagai pemegang operasional atas tanah segera malakukan permohonan kesesuaian tata ruang atas lokasi dimaksud untuk usaha stockpile dan gudang material serta segera menyusun dokumen UKL-UPL.

Namun, pihak PT MAC juga melakukan konsultasi dengan Dinas ESDM Sumbar dan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Dirjen Mineral dan Batubara saat itu mengeluarkan surat tanggapan nomor 2089/30/DBM.PU/2018 tertanggal 26 Oktober 2018. Yang menyatakan PT Pembangunan Kemakmuran mentawai (Perusda mentawai) dapat memiliki IUP OP Khusus untuk pengangkutan dan penjualan sesuai aturan yang berlaku. “Dengan begitu semua izin sudah dipenuhi oleh PT MAC dan Perusda Mentawai tadi. Namun sekarang malah dilakukan penyegelan oleh polisi dengan alasan tak berizin,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Perusda Kepulauan Mentawai, Kamsel Sitanggang menyayangkan penyegelan tumpukan material itu. Dimana, kondisi tersebut, bertepatan jelang akhir tahun, bagi rekanan yang membutuhkan material untuk menyelesaikan pengerjaannya.

“Saya sendiri tidak terlalu paham soal penyegelan yang dilakukan oleh pihak Polres Mentawai. Tapi, ini kan jelang akhir tahun. Banyak rekanan yang memohon kepada saya, karena terkendala material. Saya hanya bisa sarankan untuk mencari kepada yang lain,” ungkapnya.

Apalagi, kata Kamsel, salah satu tujuan didirikan Perusda di Kepulauan, yakni, mendorong percepatan pembangunan di Kepulauan Mentawai, terutama dalam hal ketersediaan material, seperti pasir dan split. Namun, kata dia, disebabkan Perusda baru berjalan, akhirnya Perusda yang memiliki anak perusahaan PT Perusahaan Kemakmuran Mentawai (PKM) menggandeng perusahaan lain yakni PT MAC.

“Nah, saat awal berjalan sekitar bulan Juni 2018 lalu, muncul kendala. Yakni, yang semula, PT MAC sebagai hanya sebagai penyuplai dan Perusda sebagai penjual ternyata tidak dibolehkan. Makanya, PT MAC yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK, red) dapat menjual material kepada konsumen,” ungkapnya.

Namun, kata dia, tetap berada di bawah pengawasan Perusda atau PKM. Di samping itu, harga penjualan juga harus sama dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan sebelumnya. Dimana, harga jual pasir per kubik, yakni Rp500 ribu per kubik dan material jenis split yakni Rp600 ribu per kubik. Harga tersebut, kata Kamsel, juga dinilai berdasar kualitas material yang relatif baik yang disediakan PT MAC. Dari kadar lumpur pasir yang rata-rata perusahaan lain mencapai 8 persen, namun, PT MAC bisa mencapai 3 persen.(pep)


Editor :  John Edward Rhony

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru