oleh



Tiga Ranperda Segera Dibahas DPRD Kota Padang

PADANG (Metrans)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang akan segera membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang baru saja Nota Penjelasannya diserahkan oleh PJs Wali Kota Padang Alwis.

“Dewan akan segera membahas Ranperda ini sehingga nanti dihasilkan Perda dengan peraturan yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti di Gedung Bundar Sawahan Kota Padang, Senin (26/02).


Ranperda yang diajukan Nota Penjelasannya tersebut adalah Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, Ketentuan Umum Perpajakan Daerah dan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

Sidang paripurna dengan agenda penyampaian tiga Ranperda oleh Pemerintah Kota  (Pemko) Padang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Didampingi Wakil Ketua Muhidi, Wahyu Iramana Putra, Sekwan Syahrul, dan dihadiri 25 orang anggota Dewan, Pjs Wali Kota Padang, para kepala OPD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta elemen lainnya.

Sementara, PJs Wali Kota memaparkan bahwa penyusunan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038 ditujukan untuk penyelarasan pembangunan industri Kota Padang dengan rencana pembangunan industri nasional dan rencana pembangunan industri provinsi.

Yang menjadi dasar, dikatakan Alwis adalah Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah wajib menyusun rancangan pembangunan industri kota.

"Hal itu mengacu pada rancangan induk pembangunan industri nasional serta kebijakan industri nasional," kata Alwis.

Menurutnya, bila nanti Perda telah terbentuk, pengembangan industri di Kota Padang akan makin terarah sehingga bisa ditetapkan kawasan-kawasan industri dan maksimalisasi sumber daya.

"Ini akan sekaligus mensinergikan segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan industri yang sistematis, konsisten dan berkesinambungan, " tambah Alwis.

Sementara, Ranperda Ketentuan Umum Perpajakan Daerah, disebutkan, bertujuan untuk penguatan regulasi terhadap administrasi perpajakan daerah dalam upaya memaksimalkan pendapatan. Dan Ranperda Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah bertujuan, salah satunya, untuk menumbuhkan budaya gemar membaca di masyarakat. (yyn)

 

 


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru