oleh



Tokoh Masyarakat Salido Tuntut Wali Nagarinya Mundur dari Jabatannya

PAINAN (Metrans)

Tokoh masyarakat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan meminta Wali Nagari setempat, Mar Isnedi mundur dari kursi kepemimpinannya.

Pasalnya, keinginan itu dari masyarakat berserta tokoh masyarakat di Nagari setempat bermula dari adanya kekisruhan di tengah masyarakat terkait dengan adanya informasi Wali Nagari setempat diduga melakukan perbuatan amoral dengan pola menjalin hubungan asmara dengan salah seorang guru honorer di daerah itu.


"Terlepas dari telah atau sudah Wali Nagari itu melangsungkan ijab dan qabul, perbuatannya itu telah melanggar aturan yang ada, karena yang bersangkutan seorang Wali Nagari," kata Syaiful Azwar. tokoh masyarakat setempat di kediamanya, Rabu (13/3).

Menurut Saiful, atas perbuatan dari Wali Nagari tersebut, telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat sehingga  menyegel Kantor Wali Nagari tersebut pada Jumat (8/3) malam kemarin.

(Baca juga: Walinagari Salido: Saya Tak Berzina, Tapi Berpoligami dan Telah Nikah Siri)

(Baca juga: Wali Nagari Berzina dengan Guru Honorer Hingga Hamil 7 Bulan, Kantor Disegel Warga)

"Jadi, itu artinya masyarakat telah geram dan tidak menginginkan oknum yang telah melakukan perbuatan Amoral di tengah masyarakat, akibatnya adanya pemberontakan dari masyarakat banyak," ujarnya.

Dia mengatakan,  idealnya oknum Wali Nagari yang dimaksud mengajukan surat pengunduran diri secara professional, tanpa terlebih dahulu menunggu sikap dari pemerintah daerah dan juga Badan Musyawarah (Bamus).

"Kalau ia mundur secara sportif maka tidak akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, tapi kalau tidak, maka saya yakin akan ada desakan dari masyarakat untuk memproses lebih cepat persoalan ini," kata dia.

Sementara itu, di kesempatan yang sama tokoh masyarakat lainnya, Rusdi Kensrong menginginkan Wali Nagari yang bersangkutan untuk diganti.

"Tidak ada kata lain, pokoknya harus diganti, kami tidak mau dipimpin oleh orang yang cacat moral," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bamus Masyarakat Nagari setempat, Rizki Friandi, menyampaikan, bahwasanya pihaknya saat ini tengah menunggu hasil lanjutan terhadap aspirasi masyarakat yang masuk ke lembaga tersebut.

"Kami telah memproses dengan memintai aspirasi yang disampaikan oleh masyatakat, seperti apa nantinya maka hasilnya bisa dilihat nantiny," kata dia.

Diakuinya,  bahwasanya perilaku pimpinan nagari yang terlanjur menyalahi aturan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan, dan pihaknya akan dalam menyelesaikan dan melahirkan rekomendasi ke Kecamatan akan berkaca terhadap aturan yang ada.

"Kalau memang harus direkomendasikan untuk berhenti maka harus kita lakukan, tapi kita akan tunggu dulu perkembangan permintaan aspirasi dari masyarakat, kita profesional menyikapi tentang hal ini," ucapnya.

Dikatakanya, atas perilaku wali nagari tersebut ia turut prihatin dimana telah melenceng dari norma yang ada, dan jelas menyalahi aturan.

"Seharusnya bisa menjadi panutan atau sritauladan di tengah-tengah masyarakat, bukan malah sebaliknya, kita akan proses secepatnya," ujarnya.

Pada kesempatan lain, Kepala Bidang Pemerintahan Nagari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pessel, Yefrizal, mengatakan bahwa pihaknya tengah menunggu rekomendasi yang lahir dari Bamus dan Kecamatan terkait dengan persoalan Wali Nagari Salido tersebut.

"Bamus telah diberikan petunjuk untuk menyelesaikannya, kami tunggu dulu rekomendasi yang akan diterbitkan mereka," katanya.

Ia mengatakan, jika melihat dari permasalahan Wali Nagari tersbeut diduga telah mengangkangi Perda 02 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 64 Tahun 2016 Tentang SOTK Pemerintahan Nagari.

"Tapi kami belum bisa menyampaikannya hari ini, karena kita taat atas regulasi yang ada, yang jelas kita akan berjalan dengan aturan yang ada.  Jika bersalah, ya terima karena itu kesalahannya sendiri," terangnya.(mil)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru