oleh



Untuk Kabupaten dan Kota di Sumbar, Bawaslu Agam Terbanyak Terima Permohonan Kasus Sengketa Pemilu

PADANG (Metrans)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Agam terbanyak menerima permohonan kasus sengketa Pemilu untuk Bawaslu se Kabupaten/Kota se Sumbar, yakni sebanyak 8 kasus sejak tahapan pemilu dilaksanakan.

"Namun permohonan sengketa Pemilu yang diterima Bawaslu Agam itu masih di bawah Bawaslu Sumbar yang berjumlah 10 kasus," terang Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumbar, Alni, ketika memaparkan dalam Rapat Koordinasi Refleksi Penyelenggaraan Tahapan Pencalonan Pemilu tahun 2019, Rabu (26/12) di Hotel Pangerans Beach, Padang.

Ditambahkan Alni, dari 8 permohonan sengketa yang diterima Bawaslu Agam itu, tiga kasus diantaranya dapat diselesaikan di tingkat mediasi, sedangkan 5 permohonan lainnya masuk ke tahap ajudikasi.


"Sementara dari 10 permohonan kasus yang masuk ke Bawaslu Sumbar, 9 kasus bisa diselesaikan pada tahap mediasi, sedang 1 kasus lagi ditolak," tegasnya.

Sementara  tiga daerah kabupaten dan kota di Sumbar, yakni Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, tercatat  masih “bersih” dari sengketa.

"Kita tidak tahu apakah peserta Pemilu di ketiga daerah itu sudah bagitu bagus pemahamannya terhadap proses tahapan Pemilu atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan saja mereka sudah paham," tukuk Alni.

Sedangan pengamat politik Fisip Unand Zaidinil Zetra yang tampil aebelumnya menyentil pola pengkaderan partai politik peserta Pemilu yang dinilainya sangat lemah, terutama dalam menyediakan data mengenai rekam jejak para calon yang dimajukan dalam pemilihan legislatif.

Untuk itu, Zaidinil minta kepada para pengurus atau elit parpol di daerah ini agar memperhatikan kelemahan tersebut, terutama soal pengkaderan dan akses data rekam jejak calon legislatif (caleg).

Karena, ujar peraih gelar doktor di Malaysia ini, persoala  pengkaderan dalam parpol adalah sangat penting dan tidak bisa dianggap enteng, agar caleg yang diusungnya bisa mengkomunikasikan visi dan misi parpol ke masyarakat dengan baik. 

"Sebab, masyarakat juga ingin mengetahui rekam jejak caleg yang akan mereka pilih dalam Pemilu," tukasnya.

Kegiatan rakor yang dihadiri calon anggota DPD, pengurus Parpor dan komisioner KPU se Sumbar tersebut dibuka langsung oleh Komisioner KPU Sumbar Izwaryani yang mengharapkan, dengan rakor tersebut mendapat masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan Pemilu ke depan. (*)


Editor :  John Edward Rhony

COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2018



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru