oleh

AKUI TELAH DIPANGGIL POLRES DAN INSPEKTORAT

Walinagari Carocok Anau Diduga Sampaikan LPJ Fiktif

PAINAN (Metrans)
Masyarakat Kanagarian Carocok Anau Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, merasa kecewa dengan Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) realisasi Anggaran Dana Nagari (ADN) tahun 2015. Di duga Wali Nagari tersebut dalam menyampaikan laporannya ada indikasi LPJ fiktif.

Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Carocok Anau Ampang Pulai, Koto XI Tarusan Masrus Sair didampingi Sekretarisnya, Veviarosi (39),  Rabu (15/2) mengatakan, diduga modus yang dilakukan Wali Nagari tersebut demi mengambil keuntungan pribadinya itu berasal dari kucuran AND tahun 2015.

"Akhirnya terlihat setelah dia memberikan LPJ tersebut, dan saya menolak sebab ini tidak benar dari semua item yang dilaporkanya dan itu banyak kecurangan," kata dia


Ia menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan nagari setempat banyak yang tidak dilaksanakan.

"Sementara kegiatan yang dilakukan tetap saja di LPJ, seolah-olah telah dilaksanakan. Namun, kenyataanya ada beberapa bangunan yang terbengkalai dan apa yang dibelanjakan untuk nagari tidak ada sama sekali," sebutnya.

Selanjutnya dikatakan, di dalam pelaksanaan proyek Infrastruktur nagari tersebut, baik pekerjaan fisik maupun non fisik bersumber dari ADN tahun 2015 karena diduga tidak terlaksana dan pekerjaan belanja kebutuhan nagari hanya di buat - buat semata sementara LPJ tersebut fiktif.

Dia mengatakan, bahwa masyarakat setempat telah melaporkan kasus ini secara resmi kepihak Polres Pessel dan Kejaksaan pada Bulan September 2016.

"Dan tidak hanya itu, pada Oktober 2016 kami pun telah mengirim surat resmi ke inpektorat, DPRD bahkan ke bupati," ujarnya.

Dalam laporan itu, yang terlapor adalah walnag banyak melakukan penyelewngan dan LPJ nya fiktif. Bahkan, dalam laporan tersebut kami telah menguraikan seluruh penyimpangan, dalam laporan kami, berdasarkan pada dokumen proyek dan belanja alat nagari serta kegiatan kepemudaan.

"Kami berharap pihak Polres, Inspektorat, DPRD dan Bupati, agar dapat melakukan penyelidikan yang signifikan sesuai prosedur hukum. Supaya masyarakat Carocok Anau tidak menimbulkan tanda tanya dikemudian hari, sebab apa yang dilakukan Walinagari tersebut warga setempat dan juga merugikan negara," harapnya.

Ia menerangkan, adapun kegiatan dan belanja yang diselewengkan nagari tersebut, pertama belanja modal total dana Rp6 juta, Intesifikasi pajak bumi dan bangunan total Rp1 juta, biaya pungut oleh kolektor Rp1 juta, operasional raskin total Rp2,5 juta dan pengadaan leptop total Rp7 juta.

Selanjutnya, pembangunan kantor nagari hingga kini terbengkalai total Rp44.522 juta, pasang batu kali total Rp21.122 juta, belanja modal total Rp40 juta, pembangunan parit miring total Rp49.505 juta dan belanja barang dan jasa total Rp49.505 juta.

Ditambah dengan honor kader yandu selama 1 orang Rp20 ribu setahun total Rp1,5 juta, konsumsi bayi total Rp7.700 juta, alat-alat kesenian (talempong) total Rp7 juta, biaya bidang pembinaan kemasyarakatan total Rp18 juta dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari total Rp4.445.000 juta.

Honor narasumber kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari total Rp1,8 juta, ditambah makan minum dengan total Rp1,2 juta, kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban total Rp1,7 juta ditambah dengan kosumsi pelatihan total Rp621 ribu, perjalanan dinas TP-PKK total Rp875 ribu, transportasi TP-PKK total Rp3.8 juta.

Ditambah dengan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat total Rp31 juta, belanja barang dan jasa total Rp31 juta, pemberdayaan kelompok pemuda total Rp12 juta, pemberdayaan majelis taklim total Rp9,6 juta, kegiatan sarana prasarana olah raga total Rp12 juta, pembinaan kerukunan masyarakat total Rp4 juta dan peringatan haris besar nasional total Rp4 juta.

Pembinaan kerukunan umat beragama total Rp14 juta, peringatan hari besar islam seperti honor juri total Rp2,4 juta, makan dan minum total Rp460 ribu ditambah hadia lomba MTQ total Rp10,8 juta, bulan bakti gotong royong total Rp5 juta dan ditambah konsumsi BB GRM total Rp4,6 juta.

"Semua apa yang dikerjakan baik fisik dan belanja barang nagari tidak ada yang siknifikan, dan banyak penyelewengan yang dilakukan nagari, yang paling banyak dilakukan itu seperti belanja barang nagari dan kegiatan lainnya," terang Bamus.

Wali Nagari Carocok Anau Ampang Pulai, Koto Xl Tarusan, Marjon Bima saat konfirmasi Metrans mengatakan, terkait soal ADN tahun 2015 dirinya telah melakukan sesuai dengan topoksinya dan rasaya tidak ada penyimpangan dalam melakukan pembangunan dan belanja alat nagari.

Namun, dia mengakui sudah dipanggil oleh pihak Polres Pessel dan Inspektorat pada pekan lalu, terkait pemanggilan itu dirinya tetap menjalankan presedur yang ada dan dirinya tetap menunggu hasil penyedelidikan dari Polres.

"Saya tidak akan lari dari persoalan ini dan menunggu hasil dari penyelidikan pihak Polres dan Inspektorat, apapun hasilnya nanti, tetap akan saya jalani kalau memang saya bersalah," kata Marjon Bima mengakhiri. (mil)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru