oleh

ASAL DIGUNAKAN SEMESTINYA

Walinagari di Sumbar Jangan Takut Menghabiskan Dana Desa

PADANG (Metrans)
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, H. Leonardy Harmainy mengimbau walinagari di Sumbar untuk tidak takut menghabiskan dana desa yang diperuntukkan bagi nagari. Jika penyerapan dana desa tidak maksimal atau berlebih, maka nagari tersebut bisa terkena pemotongan dana desa.

"Walinagari jangan takut menggunakan dana desanya. Jangan kuatir, memang pengawasan dana desa saat ini sangat ketat, tapi kalau dipergunakan sesuai dengan mekanisme dan tidak melanggar hukum tidak akan menjadi masalah nantinya. Namun kalau sudah berniat untuk menyelewengkannya, tentu akan berurusan dengan hukum," kata Leonardy Harmainy saat melakukan Safari Ramadan ke Masjid Alam, Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Tanah Datar, Senin (28/5) malam.

Leonardy mengatakan saat melakukan diskusi dengan perangkat nagari Koto Laweh, pihaknya menangkap adanya kekuatiran dari Walinagari Koto Laweh, Rino Setiady Dt Bandaro Gapuah dalam menggunakan dana desa. Kekuatiran itu dikarenakan tingginya pengawasan terhadap dana desa ditambah dengan minimnya SDM Nagari serta rendahnya honor untuk perangkat nagari.


"Saat saya melakukan diskusi, memang ada kekuatiran dari Walinagari menggunakan dana desanya. Pasalnya, dana yang dikelola cukup banyak mencapai Rp800 juta tiap tahunnya. Sementara, SDM nya terbatas. Kemudian walinagari juga mengeluhkan rendahnya honor bagi perangkat nagari. Hal ini akan menjadi catatan bagi kita untuk kita bahas di pusat nanti," kata mantan Ketua DPRD Sumbar itu.

Leonardy mengatakan, pihaknya juga menerima keluhan yang hampir sama dari walinagari lainnya, saat melakukan kunjungan ke nagari-nagari di Sumbar. Untuk itu, pihaknya akan segera membawa aspirasi itu ke pusat dan dibahas di DPD RI nantinya.

"Saya baru satu tahun lebih beberapa hari saja menjadi anggota DPD RI. Saya dilantik pada 23 Mei 2017 lalu. Saat melakukan kunjungan ke nagari-nagari keluhan yang sama saya dapati. Di Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar dan lainnya. Untuk itu, persoalan ini harus segera dibahas di kementerian terkait yaitu Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu," kata Leonardy.

Sementara Walinagari Koto Laweh, Rino Setiady mengakui bahwa persoalan dana desa harus membuat dirinya berhati-hati. Pasalnya, jika salah kebijakan bisa menjerat dirinya. "Pengawasan dana desa ini sangat berlapis. Semuanya mengawasinya sehingga membuat kita walinagari agak kuatir menggunakannya. Untuk itu, kita berharap ada pendampingan hukum. Bukan hanya saat melakukan kegiatan saja, namun juga ketika bermasalah. Jangan biarkan walinagari ini berjalan sendiri," jelasnya.

Rino mengatakan selain pengawasan yang begitu ketat, pihaknya juga mengeluhkan soal minimnya SDM nagari dan ditambah dengan rendahnya honor perangkat nagari. Semua itu, menjadi kendala pihaknya dalam mengelola dana desa.

"Honor perangkat nagari saja di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Jadi siapa yang mau bekerja. Mereka yang memiliki SDM tinggi tentu tidak mau bekerja dengan honor sebesar itu. Saya berharap persoalan ini bisa dicarikan solusinya," katanya.(pep)


COPYRIGHT © METRO ANDALAS 2019



Komentar

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru