Berkas 4 Tersangka Dugaan Korupsi Alkes di RSUD Padang Dilimpahkan ke Kejaksaan

Tersangka mantan Dirut RSUD, Artati Suryani menuju mobil tahanan yang telah bersiap di depan kantor Kejaksaan Negeri Padang menuju rumah tahanan Anak Air. (Foto: Murdiansyah Eko)

PADANG (Metrans)

Penyidik Polresta Padang menyerahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin dari ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Selasa (7/1).

Penyidik Polresta Padang yang saat itu membawa empat orang tersangka yakninya mantan Dirut RSUD, dr. Artati Suryani, mantan Direktur PT Syifa Medical Prima, Ferry Oktaviano, pihak dari CV Valea Perkasa, Saiful Palantjui dan mantan Direktur PT Cahaya Rama Pratama, Iskandar Hamzah.


Mereka yang datang sekitar pukul 10.00 WIB langsung menuju ke lantai dua, ruang pidana khusus (pidsus) Kejari Padang. Masing-masing tersangka tampak didampingi oleh kuasa hukum. 

Usai menjalani serangkian administrasi, para tersangka langsung turun ke lantai satu, menuju mobil tahanan yang disiapkan di halaman kantor Kejari Padang untuk kemudian dibawa ke rumah tahanan (rutan) Anak Air Padang.

Kepala Seksi Intel Kejari Padang, Yuni Hariaman, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Ferry Ritonga atas izin Kepala Kejari Padang, Ranu Subroto menjelaskan bahwa pada tahun 2013, RSUD dr. Rasidin mendapat dana dari APBN, berupa dana tugas pembantuan Ditjen Bina Kesehatan tahun anggaran 2013, sebesar Rp10 miliar.

"RSUD dr. Rasidin di Kota Padang melakukan kontrak kerja dengan PT Syifa Medical Prima, yang terdakwanya Ferry Oktaviano, dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 03/RSUD-ALKES/APBN/VII/2013, tanggal 01 Juli 2013," jelasnya.

Lebih lanjut disebutkan, dalam pelaksanaan SPK, terdapat penyimpangan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pengadaan pemilihan penyedia dan pelaksana kontrak, serta pembayaran hasil pekerjaan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi.

"Dimana telah memperkaya terdakwa dr. Artati Suryani, mantan Direktur PT Syifa Medical Prima, Ferry Oktaviano, pihak dari CV Valea Perkasa, Saiful Palantjui, dan mantan direktur PT Cahaya Rama Pratama, Iskandar Hamzah, dan Iswandi Ilyas yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," sebutnya.

Dalam perkara ini, lanjut dia, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.079.988.312.

"Hal ini sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan investigasi, dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana pada RSUD Rasidin Kota Padang tahun 2013," kata dia.

Dalam perkara ini, Kejari Padang telah membentuk tim untuk menangani kasus tersebut.

"Ada tujuh orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tergabung dalam tim, untuk menangani perkara ini. Dalam waktu dekat akan kita limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang," ujarnya.

Para tersangka melangggar pasal primer, yakninya pasal 2 jo pasal 15 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan ditambah Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsider pasal 3 jo pasal 15 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1990, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, kuasa hukum mantan Dirut RSUD Rasidin. dr.Artati Suryani, yaitu Putri Deyesi Rizki, mengaku akan membuka tabir seterang-terangnya terkait kasus ini.

"Kita menghargai kerja keras kepolisian dan kejaksaan, namun kita juga nanti membuka sejelas-jelasnya tanpa pandang bulu," imbuhnya.

Sebelumnya, kasus itu adalah dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada 2013, anggaran berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar.

Namun belakangan kepolisian mengendus ada "masalah" dalam proyek tersebut, hingga dilakukan pengusutan dan ditetapkan lima orang sebagai tersangka.

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diketahui kasus tersebut telah merugikan keuangan negara mencapai Rp5 miliar. Pihak kepolisian juga pernah menggeledah sejumlah ruangan di RSUD dr Rasidin di Sungai Sapiah, pada Jumat (6/9/2019).

[Murdiansyah Eko]


Jangan Lewatkan