Hakim Masih Musyawarah, Vonis Kasus Korupsi Infrastruktur di Solok Selatan Batal Dibacakan

Ilustrasi sidang. (Istimewa)

PADANG (Metrans)

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang batal membacakan putusan atas perkara kasus tindak pidana korupsi terhadap infrastruktur pascabencana alam tahun 2016 lalu. Putusan ini batal dibacakan karena majelis hakim masih bermusyawarah.

"Ya karena majelis hakim masih musyawarah, sehingganya putusan tersebut belum dapat dibacakan," tegas Hakim Ketua Sidang, Agus Komarudin beranggotakan Zaleka dan Elysia Florence, Jumat (10/1) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.


Diketahui, sidang hari ini seharusnya beragendakan putusan dari majelis hakim, namun belum dapat dibacakan karena hakim masih bermusyawarah. Kasus ini menyeret mantan Kasi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Solok Selatan, Irda Hendri dan tiga terdakwa lainnya, yakni Ito Marliza, Mai Afri Yuneti, serta Benni Ardi (berkas terpisah).

Dalam sidang tersebut, majelis hakim meminta waktu satu minggu." Ya kita tunda dan dilanjutkan lagi persidangan ini, pada 16 Januari 2020 mendatang," lanjut dia.

Sidang yang berlangsung hitungan menit ini, membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan, empat orang terdakwa, para Penasihat Hukum (PH), dan pengunjung sidang meninggalkan ruang sidang.

Sebelumnya, keempat terdakwa dituntut oleh JPU dengan hukuman pidana masing-masing selama satu tahun dan enam bulan penjara. Tak sampai disana, keempat terdakwa juga diwajibkan membayar denda masing-masing Rp50 juta. Bila tidak dibayar maka diganti kurungan penjara, masing-masing tiga bulan.

Khusus untuk terdakwa Ito Marliza dan Mai Afri Yuneti, JPU menambah hukumannya dengan membayar uang pengganti sebesar Rp900 juta, jika tidak dibayar maka harta bendanya akan disita untuk negara.  

JPU beralasan bahwa, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. JPU juga menjerat masing-masing terdakwa dengan pasal 3 junto18 ayat 1 huruf b, tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.      

Sebelumnya dalam dakwaan disebutkan, pada tahun 2016 telah terjadi bencana alam yakni banjir dan tanah longsor yang, menerjang Kecamatan Sugai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuhan dan Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.

Terhadap bencana alam tersebut, membuat sejumlah kerusakan infranstuktur. Terdakwa Irda Hendri ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mana sesuai dengan SK Bupati Solok Selatan.

Pascaterjadinya bencana alam, BPBD Solok Selatan mengajukan delapan paket pengerjaan tanggap darurat dan telah disetujui.  Dana dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke BPBD tidak sesuai, dengan jumlah dana yang disetujui, dengan total pengerjaan Rp10.560.000.000.

Dalam pengerjaan tersebut, terdapat selisih dana yakninya Rp900.000.000. Selanjutnya terdakwa Irda Hendri melalui saksi Editorial, dan menghubungi terdakwa Ito Marliza, Mai Afri Yuneti dan Benni Ardi, serta melakukan penawaran pengerjaan. Setelah bertemu para terdakwa ini melakukan kesepakatan.

Terhadap pengerjaan tersebut, Benni Ardi selaku Dirut PT Buana Mitra Selaras meminjamkan perusahaannya, dan pengerjaan perbaikan darurat pun dilakukan. Setelah pengerjaan dilakukan namun, pihak panitia tidak mengecek kelengkapan dokumen sehingga diambil kesimpulan pengerjaan dapat dilakukan.

Namun dari hasil penghitungan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI, terdapat selisih pembayaran negara kepada rekanan atas pengerjaan yang dilakukan. Sehingganya menguntungkan terdakwa Ito Marliza, Mai Afri Yuneti dan Benni Ardi, dalam hal selaku rekanan. Sehingganya negara mengalami kerugian sebesar Rp1.087.942.813,80.

[Murdiansyah Eko]


Jangan Lewatkan