ORANG MISKIN TAK TERCANTUM PENERIMA BLT

Nurnas: Orang Sudah Meninggal, Tapi Datanya Masih Muncul

H. M. Nurnas

SURANTIH (Metrans)

Komisi I DPRD Sumbar menilai, data penduduk miskin yang ada sekarang dinilai sudah banyak yang tidak sesuai ditemui di lapangan, sehingga berdampak kepada penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah, terutama saat pandemi Covid-19 saat ini.

Untuk itu, komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan ini mendorong Pemprov Sumbar bersama jajarannya untuk segera melakukan pemutakhiran data penduduk miskin dan terintegrasi, yang menjadi acuan semua OPD dalam menjalankan programnya.


Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar H. M. Nurnas dalam kunjungan lapangan dan diskusi berkaitan dengan monitoring LKPJ Gubernur di Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Jum'at (15/5) siang.

Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dengan Sekretaris H. M. Nurnas dengan anggota Zarfi Derson, Bakri Bakar, dan M. Ridwan ini, juga didampingi Kadis PMD Sumbar H. Syafrizal Ucok dan Korprov Pendamping Desa, Feri Irawan, dan Khairul Anwar.

(Baca juga: Banyak Warga Miskin Terdampak Covid-19 Tak Terima BLT)

Dikatakan Nurnas, pemutakhiran data penduduk miskin ini sangat diperlukan, terutama pada saat adanya musibah seperti pandemi Covid-19 ini, untuk menghindarkan kesalahan dalam administrasi nantinya yang bisa berdampak kepada hukum.

"Bayangkan, ada orang yang sudah meninggal tapi datanya masih muncul. Sedangkan ada warga yang miskin tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. Ini yang akhirnya memicu keributan," kata Nurnas yang mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sumbar ini.

Karena itulah, Nurnas mendesak Pemprov Sumbar dan juga Pemkab/Pemko menyediakan anggaran, untuk memutakhirkan data penduduk miskin yang benar-benar berbasis nagari. "Dalam pemutahiran data ini wajib melibatkan aparat nagari, mereka yang tahu pasti kondisi masyarakatnya," kata Nurnas.

Kadis PMD Sumbar H. Syafrizal Ucok yang ikut dalam tim itu menanggapi positif kesimpulan Komisi I DPRD Sumbar tentang pemutakhiran data penduduk miskin di setiap nagari.

"Dengan data yang update tentu tidak ada masyarakat yang dirugikan. OPD pun dapat menjalankan programnya dengan lancar tanpa ada keributan soal data ini," kata Syafrizal Ucok yang juga mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini.


Jangan Lewatkan